BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Sebanyak 11 rancangan peraturan daerah (Raperda) disepakati masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Kapuas Tahun 2027.

Jumlah tersebut menjadi bagian dari agenda pembentukan regulasi daerah yang akan dibahas pemerintah bersama DPRD pada tahun mendatang.

Kesepakatan itu ditetapkan dalam Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Kapuas, Senin, 16 November 2026.

Penetapan Propemperda menjadi tahapan penting dalam menentukan regulasi apa saja yang diprioritaskan untuk dibahas dan dibentuk.

Keberadaan peraturan daerah diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sebanyak 11 Raperda tersebut merupakan hasil pembahasan antara Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kapuas pada 11 November 2026.

Bupati Kapuas, Wiyatno menjelaskan penyusunan Propemperda dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, usulan inisiatif DPRD, serta kebutuhan pembentukan regulasi untuk mendukung rencana pembangunan daerah.

Menurutnya, pembentukan peraturan daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan Kabupaten Kapuas.

“Penyusunan Propemperda dilakukan berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, inisiatif DPRD, serta kebutuhan pembentukan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah,” jelas Wiyatno.

Masuknya 11 Raperda dalam Propemperda 2027 selanjutnya menjadi pekerjaan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan setiap rancangan memiliki urgensi serta manfaat yang jelas.

Pembahasan juga perlu memperhatikan dampak regulasi terhadap masyarakat, dunia usaha, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Publik juga berkepentingan mengetahui substansi masing-masing Raperda, termasuk persoalan yang hendak diselesaikan dan kelompok masyarakat yang akan terdampak.

Dengan begitu, proses pembentukan peraturan daerah tidak berhenti pada agenda legislasi, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan daerah.

Penetapan Propemperda 2027 dilakukan bersamaan dengan persetujuan bersama Raperda APBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2027.

Keputusan tersebut menjadi landasan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melanjutkan agenda pembentukan regulasi sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan. (SABRIANOOR/R)