BORNEONEWS, Palangka Raya — Aktivis Kalimantan Tengah, Joseph F.J.W., menyoroti belum adanya tanggapan resmi dari Kapolda Kalimantan Tengah maupun Kapolres Palangka Raya terkait dugaan aktivitas penagihan oleh sejumlah Debt Collector (DC) yang belakangan menjadi sorotan masyarakat.
Ia pun memberikan tenggat waktu ultimatum selama tiga kali 24 jam agar kepolisian segera bertindak konkret memeriksa oknum‑oknum DC tersebut.
Joseph menyampaikan kepolisian jangan hanya melakukan klarifikasi terhadap satu kasus yang viral di media sosial.
Ia meminta penelusuran menyeluruh terhadap rekaman‑rekaman yang beredar, identitas oknum DC, asal perusahaan penagih, surat tugas, sampai legalitas keseluruhan aktivitas penagihan sekaligus penarikan kendaraan milik masyarakat.
Secara khusus, Joseph mempertanyakan nasib unit‑unit kendaraan yang sudah ditarik dari tangan masyarakat.
Ia menuntut kepolisian melacak siapa pelaku penarikan, ke mana kendaraan dibawa, siapa pihak penerima kendaraan, lokasi penyimpanan saat ini, serta apakah seluruh proses penarikan dilengkapi dokumen dan berita acara yang sah menurut peraturan perundang‑undangan.
“Jangan hanya memeriksa orang‑orang yang melakukan penarikan. Kami juga ingin tahu unit‑unit kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Siapa yang menerima, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan apakah proses penarikannya memiliki dokumen serta berita acara yang jelas? Ini harus ditelusuri,” tegas Joseph F.J.W, Selasa, 17 November 2026.
Selain penelusuran kendaraan, Joseph juga meminta kepolisian menyelidiki dugaan pemasangan GPS pada kendaraan milik masyarakat.
Termasuk siapa pihak yang memasang perangkat pelacak tersebut serta dasar kewenangan yang dipakai untuk melakukan tindakan itu.
Ia mendesak Kapolda Kalteng mengeluarkan instruksi kepada seluruh Kapolres dan Kapolresta se‑wilayah hukum Polda Kalteng untuk meningkatkan pengawasan sekaligus melakukan penelusuran kasus serupa di daerah masing‑masing.
Joseph menegaskan pihaknya tidak membela masyarakat yang menunggak kewajiban kredit, namun menagih harus tetap mengikuti hukum.
“Kami tidak membela masyarakat yang mengabaikan kewajiban kredit. Namun, proses penagihan dan penarikan kendaraan harus tetap mengikuti aturan hukum. Tidak boleh ada intimidasi, ancaman, kekerasan, ataupun tindakan sewenang‑wenang,” ujarnya.
Joseph menegaskan ultimatum tiga kali 24 jam diberikan kepada Polda Kalteng untuk segera memanggil dan meminta keterangan oknum‑oknum DC yang diduga terlibat.
Apabila tidak ada tindakan pemanggilan dalam batas waktu tersebut, pihaknya akan turun ke Mapolda Kalteng menyampaikan aspirasi lewat aksi demonstrasi.
“Kami ingin semuanya terang. Siapa mereka, siapa yang mengutus, perusahaan mana yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, kendaraan‑kendaraan yang sudah ditarik itu sekarang berada di mana. Kami meminta kejelasan dan penegakan hukum, bukan sekadar pernyataan,” tutup Joseph. (PATHUR/j)









