BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menyiapkan kebijakan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama.
Kebijakan tersebut ditujukan bagi warga berpenghasilan rendah yang mengurus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam proses kepemilikan hunian pertama.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pulang Pisau, Supriyadi, mengatakan rancangan kebijakan itu merupakan salah satu upaya pemerintah daerah meringankan beban perpajakan masyarakat.
"Rancangan peraturan tersebut perlu disusun secara cermat agar manfaatnya dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria serta memiliki landasan hukum yang jelas dalam pelaksanaannya," kata Supriyadi, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, penyusunan aturan harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan sekaligus memastikan kebijakan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai kemudahan dalam memperoleh hunian perlu didukung regulasi yang memberikan manfaat langsung bagi warga yang memenuhi persyaratan.
"Kami berharap rancangan kebijakan ini dapat menjadi instrumen yang memberikan manfaat, khususnya dalam mendukung masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh akses terhadap kepemilikan rumah pertama," ujarnya.
Rancangan kebijakan tersebut dibahas dalam Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi yang difasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Pulang Pisau mengajukan lima rancangan produk hukum daerah untuk menjalani proses harmonisasi.
Selain pengurangan PBB-P2 bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terdapat empat rancangan regulasi lain yang turut dibahas.
Regulasi tersebut meliputi rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Kemudian rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri.
Selanjutnya, rancangan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Satu rancangan lainnya berupa Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Supriyadi menjelaskan, keempat rancangan tersebut berkaitan dengan penguatan pengelolaan ekonomi desa, perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat, pelayanan perizinan, serta keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kelurahan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajrianor, mengatakan proses harmonisasi diperlukan agar setiap rancangan peraturan daerah tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi.
"Proses tersebut tidak hanya berfokus pada teknik penyusunan peraturan, tetapi juga memastikan substansi kebijakan memiliki kejelasan kewenangan, rumusan norma, dan manfaat bagi masyarakat," katanya.









