BORNEONEWS, Tamiang Layang – Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kabupaten Barito Timur berkesempatan memperoleh pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) hingga nol rupiah saat mendapatkan rumah. Kebijakan ini menjadi salah satu bentuk kemudahan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk membantu masyarakat memiliki hunian layak tanpa terbebani biaya BPHTB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Barito Timur, Suma Wara Maharati, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan kebijakan pembebasan BPHTB bagi MBR melalui Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 38 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Salah satu kemudahan yang kami sosialisasikan adalah pembebasan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah hingga nol rupiah. Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan pemerintah daerah untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian yang layak," jelas Suma, Jumat, 13 November 2026.

Dia menambahkan, masyarakat yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan dalam peraturan bupati tersebut dapat memanfaatkan fasilitas pembebasan BPHTB. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan keringanan biaya ketika memperoleh hak atas tanah dan bangunan.

Untuk memastikan informasi tersebut menjangkau masyarakat yang membutuhkan, Bapenda Barito Timur terus memperluas sosialisasi kebijakan pembebasan BPHTB melalui kegiatan penyampaian informasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam upaya tersebut, Bapenda juga membangun sinergi dengan para pengembang perumahan dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Barito Timur. Kolaborasi ini diharapkan membantu menyampaikan informasi mengenai fasilitas pembebasan BPHTB kepada calon pembeli rumah sejak proses pengenalan perumahan hingga pengurusan perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Selain memperkenalkan pembebasan BPHTB bagi MBR, Bapenda turut menyosialisasikan berbagai insentif dan keringanan pembayaran pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan.

Suma menegaskan, Bapenda Barito Timur terus mendorong pelayanan perpajakan yang mudah, transparan dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga berupaya memastikan masyarakat memahami berbagai fasilitas perpajakan sehingga dapat memanfaatkannya secara tepat sesuai persyaratan.

Melalui perluasan sosialisasi dan kerja sama dengan pengembang perumahan serta PPAT, Bapenda berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui adanya fasilitas pembebasan BPHTB hingga nol rupiah.

"Kebijakan ini diharapkan dapat membantu mengurangi beban biaya masyarakat sekaligus membuka kesempatan lebih luas untuk memiliki rumah yang layak di Barito Timur," tandasnya. (AGUSTINUS BOLE MALO)