BORNEONEWS, Tamiang Layang – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mendesak 26 desa yang belum mencapai kesepakatan batas wilayah agar segera melakukan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan. Langkah ini diperlukan untuk mempercepat penuntasan penetapan dan penegasan batas wilayah sekaligus memberikan kepastian administrasi pemerintahan desa.

Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Barito Timur Misnohartaku, melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten I Sekretariat Daerah Ari Panan P Lelu, saat membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Tahun 2026 di Aula Rumah Jabatan Bupati Barito Timur, Kamis, 12 November 2026.

"Kepada 26 desa yang belum mencapai kesepakatan, saya minta agar segera melakukan koordinasi dan musyawarah dengan desa-desa yang berbatasan. Jangan menunda-nunda penyelesaian, apalagi membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian," tegas Misnohartaku.

Berdasarkan data perkembangan penetapan dan penegasan batas wilayah, dari total 100 desa di Kabupaten Barito Timur, sebanyak 74 desa telah mencapai kesepakatan. Sementara 26 desa lainnya masih harus menuntaskan proses musyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Pemkab Barito Timur juga mencatat perkembangan pada tahapan verifikasi teknis di Badan Informasi Geospasial (BIG). Sebanyak 25 desa telah memasuki tahapan tersebut. Dari jumlah itu, 11 desa sudah memperoleh hasil verifikasi, sedangkan 14 desa lainnya masih dalam proses perbaikan dokumen.

Di sisi penyusunan regulasi, tiga desa yakni Pangkan, Runggu Raya dan Taringsing tengah memproses penyusunan Peraturan Bupati (Perbup). Sementara itu, Rancangan Perbup untuk Desa Kalamus sedang menjalani proses harmonisasi di Kementerian Hukum di Palangka Raya.

Untuk mempercepat penyelesaian, Misnohartaku meminta para kepala desa bersikap proaktif dalam melengkapi dokumen pendukung. Dokumen tersebut meliputi berita acara kesepakatan antarsegmen, sejarah desa serta dokumen pembentukan desa. Adapun desa yang telah memasuki tahap verifikasi teknis diminta segera menindaklanjuti setiap catatan perbaikan sesuai arahan BIG.

Para camat juga diminta mengambil peran lebih aktif dalam mengawal proses penegasan batas wilayah. Mereka diharapkan memperkuat koordinasi, memfasilitasi komunikasi antarpemerintah desa serta memantau perkembangan penyelesaian di wilayah masing-masing.

Menurut Misnohartaku, penegasan batas wilayah desa bukanlah proses untuk menentukan pihak yang menang atau kalah. Lebih dari itu, upaya tersebut bertujuan menghadirkan kepastian hukum dan ketertiban administrasi pemerintahan sekaligus mengantisipasi potensi konflik sosial akibat ketidakjelasan batas wilayah.

Kejelasan batas wilayah juga menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain mempertegas kewenangan administratif masing-masing desa, kepastian batas menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Rakornis tersebut diselenggarakan melalui sinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah serta menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial. Forum ini menjadi ruang koordinasi dan asistensi bagi pemerintah kecamatan dan desa untuk menyampaikan persoalan teknis serta memperoleh solusi dalam mempercepat penyelesaian batas wilayah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala DPMD Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran, Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Barito Timur, para camat se-Kabupaten Barito Timur, serta para lurah dan kepala desa. (AGUSTINUS BOLE MALO/y)