BORNEONEWS, Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten Seruyan terus mendorong penataan wilayah administrasi pemerintahan melalui penegasan batas antara Kelurahan Kuala Pembuang II dan Desa Sungai Undang, Kecamatan Seruyan Hilir.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat penegasan batas wilayah yang digelar di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kabupaten Seruyan, Senin, 9 November 2026.
Rapat dihadiri Camat Seruyan Hilir, Kepala Desa Sungai Undang, Lurah Kuala Pembuang II, serta perwakilan masyarakat setempat.
Kepala DPMDes Kabupaten Seruyan, Rusdi Hidayat, mengatakan pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi untuk menyamakan persepsi seluruh pihak terkait mengenai kejelasan batas wilayah administrasi kedua pemerintahan.
Menurutnya, pembahasan juga difokuskan pada identifikasi titik-titik batas yang masih memerlukan kejelasan serta penyelarasan data dan informasi kewilayahan sebagai dasar dalam proses penegasan batas desa dan kelurahan.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan tercapai kesepahaman bersama terkait batas wilayah administrasi sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman maupun permasalahan kewilayahan di kemudian hari,” ujarnya.
Rusdi menjelaskan, kejelasan batas wilayah bukan hanya berkaitan dengan penentuan garis administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam menciptakan tertib administrasi, mendukung perencanaan pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan batas wilayah yang jelas, pemerintah desa maupun kelurahan diharapkan dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara lebih terarah, termasuk dalam pendataan penduduk, penyusunan program pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Seruyan melalui perangkat daerah terkait juga terus mendorong koordinasi dan sinergi dengan pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan agar proses penegasan batas wilayah berjalan tertib, terarah, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (FAHRUL/R)
