BORNEONEWS, Jakarta – Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) bersama Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO) meminta pemerintah memperketat pengawasan peredaran rokok elektrik, terutama untuk mencegah akses anak dan remaja serta penyalahgunaan perangkat tersebut dalam peredaran narkotika.

Kedua asosiasi juga mendorong pemerintah mempertimbangkan dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan ketenagakerjaan dalam merumuskan kebijakan terkait industri rokok elektrik.

Ketua ARVINDO, Fachmi Kurnia Firmansyah, mengatakan pelaku usaha dan pekerja saat ini menghadapi ketidakpastian seiring berkembangnya kebijakan serta pembahasan mengenai rokok elektrik di Indonesia.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, 12 November 2026, Fachmi menyampaikan bahwa ARVINDO dan APVINDO menghormati kewenangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan fatwa haram terhadap rokok elektrik.

Kedua organisasi tersebut juga memahami pertimbangan yang melatarbelakangi fatwa, termasuk persoalan kesehatan, lingkungan, serta risiko penyalahgunaan perangkat rokok elektrik untuk narkotika dan zat terlarang.

Namun, asosiasi berharap perkembangan kebijakan tetap memperhatikan keberlangsungan usaha dan perlindungan pekerja yang menjalankan kegiatan sesuai peraturan.

Selain persoalan fatwa MUI, industri rokok elektrik juga menghadapi proses pengujian materiil terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan di Mahkamah Konstitusi (MK).

ARVINDO dan APVINDO menyatakan tidak seluruh gangguan usaha dapat dikaitkan dengan perkembangan tersebut. Meski demikian, ketidakpastian dinilai mulai dirasakan sebagian pelaku industri.

Sebagai langkah komunikasi, kedua asosiasi berencana mengajukan permohonan audiensi kepada MUI.

Pertemuan itu diharapkan menjadi ruang dialog untuk memperoleh penjelasan mengenai fatwa sekaligus menyampaikan kondisi industri dari sudut pandang pengusaha dan pekerja.

Di sisi lain, asosiasi meminta pemerintah memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang telah memenuhi ketentuan perizinan dan peraturan yang berlaku.

Mereka juga berharap setiap perubahan kebijakan yang berdampak luas disertai langkah penyesuaian dan mitigasi untuk melindungi hak-hak pekerja.

Ketua APVINDO, Enggar Dwi Pambudi, menegaskan pihaknya tidak meminta pemerintah mengabaikan risiko kesehatan ataupun mengurangi upaya pemberantasan narkotika.

Menurutnya, perlindungan kesehatan masyarakat, penegakan hukum, kepastian berusaha, dan perlindungan tenaga kerja perlu menjadi pertimbangan bersama.

"Kami berharap setiap kebijakan yang diambil tetap melihat dampak sosial ekonomi dan tidak mengorbankan pelaku usaha dan pekerja vape yang telah taat aturan hukum yang berlaku, serta tidak menyamaratakan vape legal dengan jaringan pengedar narkoba," kata Enggar.

Ia juga menyatakan pihaknya menghormati proses hukum terkait ketentuan rokok elektrik yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, dalam forum diskusi kelompok terarah mengenai permasalahan rokok elektrik yang digelar Komisi Fatwa MUI, perwakilan Kementerian Perindustrian, Nugraha Prasetia Yogie, memaparkan kontribusi ekonomi industri tersebut.

Menurut data yang disampaikannya, terdapat sekitar 200 perusahaan rokok elektrik di Indonesia yang menyerap hingga 100.000 tenaga kerja, mulai dari sektor produksi hingga distribusi.

Nilai investasi industri tersebut disebut mencapai Rp31 triliun, dengan devisa ekspor hingga 518 juta dolar AS.

Selain itu, sektor rokok elektrik dilaporkan menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun setiap tahun.

"Sektor ini menyumbang penerimaan cukai sekitar Rp2,8 triliun per tahun. Nilai tersebut sangat berarti karena hampir setara dengan total anggaran operasional Kementerian Perindustrian di APBN," ujar Yogie.

Berdasarkan kondisi tersebut, Yogie berpandangan pengaturan rokok elektrik perlu diarahkan pada penguatan tata niaga dan pengawasan peredaran secara ketat dibandingkan penerapan larangan secara menyeluruh.

Meski demikian, besarnya kontribusi ekonomi tidak menghilangkan risiko kesehatan maupun kebutuhan perlindungan anak dari penggunaan produk rokok elektrik.

ARVINDO dan APVINDO mengajak seluruh pelaku usaha serta pekerja untuk tetap mematuhi ketentuan hukum, menghormati perbedaan pandangan, dan menjaga situasi tetap kondusif selama proses pembahasan kebijakan berlangsung.

Kedua asosiasi berharap pemerintah dapat memperkuat pengawasan peredaran rokok elektrik sekaligus memberikan kepastian hukum dan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap tenaga kerja.

Sumber: ANTARA