BORNEONEWS, Palangka Raya — Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape memicu beragam tanggapan dari pelaku usaha dan komunitas pengguna di Kota Palangka Raya.
Fatwa yang ditetapkan tanggal 6 November 2026 itu tidak hanya mengharamkan pemakaian vape, melainkan juga kegiatan produksi hingga jual - beli rokok elektrik.
Dalam ketetapan fatwa tersebut, MUI menyoroti sejumlah alasan, mulai dari dampak buruk nikotin terhadap kesehatan, kerusakan lingkungan, sampai prinsip sadd ad‑dzari’ah atau pencegahan kemungkinan terjadinya kejahatan, yakni agar perangkat vape tidak dipakai sebagai sarana peredaran narkotika dan zat adiktif lain.
MUI pun merekomendasikan Presiden dan DPR RI untuk segera menyusun undang‑undang pelarangan vape lengkap dengan sanksi hukumnya.
Salah satu pelaku usaha yang bereaksi adalah Dede Sanjaya Haliem, pemilik toko vape sekaligus distributor sejumlah merek vape di Palangka Raya.
Ia mengaku terkejut karena cakupan fatwa juga menyentuh aktivitas perdagangan rokok elektrik.
Menurutnya, keputusan itu berpotensi menekan ekosistem bisnis vape yang selama ini berjalan legal dan sudah membayar cukai kepada negara.
“Sebagai pelaku usaha, kami tentu menghormati otoritas keagamaan MUI. Namun, di sisi lain, ada banyak pekerja, mitra ritel, dan distributor lokal yang menggantungkan hidup dari usaha ini,” ujar Dede Rabu, 11 November 2026.
Dede menambahkan bahwa produk yang ia distribusikan adalah barang resmi berpita cukai dan sudah melewati pengawasan instansi terkait.
Dede berharap para pemangku kebijakan bisa membedakan antara pelaku usaha yang beroperasi secara legal dengan oknum yang menyalahgunakan vape untuk peredaran barang terlarang.
“Jika kekhawatirannya adalah penyalahgunaan narkotika cair, kami dari pihak toko dan distributor sangat mendukung aparat menindak tegas oknum tersebut. Tapi kalau perdagangan legal ikut dilarang total tanpa solusi transisi, dampaknya terhadap ekonomi lokal akan sangat terasa,” jelasnya.
Tanggapan serupa disampaikan perwakilan Komunitas Vape Palangka Raya, Jean Steve. Ia meminta fatwa ini disikapi secara bijak oleh para pengguna.
Jean menegaskan komunitasnya sejak awal berkomitmen menolak keras penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba maupun zat terlarang.
“Kami di komunitas selalu mengedukasi anggota agar menggunakan produk yang jelas, resmi, dan tidak menyentuh barang‑barang ilegal. Jadi, soal pencegahan penyalahgunaan narkotika, kami sepakat penuh,” kata Jean Steve.
Meski begitu, ia menyayangkan jika seluruh pengguna vape dipukul rata, karena sebagian besar anggota komunitasnya beralih ke rokok elektrik sebagai alternatif mengurangi ketergantungan rokok konvensional.
“Sebagian besar teman‑teman di komunitas adalah perokok dewasa yang mencari alternatif dengan risiko yang mereka nilai lebih terukur. Kami berharap sebelum ada regulasi resmi dari pemerintah atau DPR, ada ruang dialog yang melibatkan pelaku industri, komunitas, dan pakar kesehatan agar kebijakannya nanti tetap adil dan tepat sasaran,” pungkas Jean. (PATHUR/y)
