BORNEONEWS, Palangka Raya – Kementerian Hukum resmi mengesahkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPP IWAPI) periode 2026–2031 di bawah kepemimpinan Tatyana Sentani Sutara.

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting bagi IWAPI untuk memperkuat pemberdayaan perempuan pengusaha di seluruh Indonesia, termasuk melalui perluasan akses permodalan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pembukaan pasar ekspor bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0002049.AH.01.08 Tahun 2026 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan IWAPI. SK yang ditetapkan di Jakarta November 2026 itu juga memuat susunan pengurus dan pengawas organisasi.

Ketua Umum DPP IWAPI, Tatyana Sentani Sutara, menyampaikan apresiasi kepada Menteri Hukum atas diterbitkannya keputusan tersebut. Ia menegaskan, kepengurusan baru akan mendorong program nyata untuk membantu pelaku UMKM, khususnya perempuan, agar mampu meningkatkan kelas usahanya.

Salah satu program yang disiapkan adalah akses pembiayaan bagi pelaku usaha ultramikro, dimulai dari pinjaman Rp5 juta. Apabila pengembalian berjalan baik, peserta berkesempatan memperoleh pembiayaan secara bertahap mulai Rp10 juta, Rp25 juta, hingga maksimal Rp100 juta.

Pelaku UMKM yang mengikuti program selama tiga hingga enam bulan dan menunjukkan pengelolaan usaha yang baik juga berkesempatan mendapatkan pembiayaan tanpa bunga dan tanpa agunan.

"Ini merupakan program nyata kami. Kami betul-betul ingin membimbing para pelaku UMKM agar bisa naik kelas secara tercatat dan terukur. Ketika mereka sudah mampu mendapatkan pembiayaan terbesar melalui program kami, berarti mereka sudah bankable. Selanjutnya akan kami arahkan ke perbankan untuk mendapatkan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebagainya," ujar Tatyana, Selasa, 10 Oktober 2026.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan IWAPI, Diah Anita Prihapsari atau Nita Yudi, menyampaikan bahwa IWAPI saat ini memiliki sekitar 40.000 anggota perempuan pengusaha yang tersebar di 37 provinsi. Dari jumlah tersebut, sekitar 98 persen merupakan pelaku UMKM.

Besarnya jumlah anggota tersebut menjadi potensi besar bagi IWAPI untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengembangan usaha di berbagai daerah.

Bagi DPD IWAPI Kalimantan Tengah yang dipimpin Asti Rizky Badjuri, pengesahan kepengurusan pusat ini diharapkan semakin memperkuat sinergi organisasi dari pusat hingga daerah.

Hal tersebut juga sejalan dengan semangat MUNAS V IWAPI, yakni memperkuat fondasi transformasi digital ekonomi perempuan melalui sinergi lintas sektor menuju Indonesia Emas 2045.

"Melalui kolaborasi tersebut, IWAPI diharapkan semakin berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi perempuan melalui transformasi digital, ketahanan pangan, dan ketahanan energi berkelanjutan," tambah Asti. (MARINI/y)