BORNEONEWS, Palangka Raya – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palangka Raya menindaklanjuti instruksi Wali Kota Palangka Raya terkait penguatan Whistle Blowing System (WBS) sebagai upaya mendukung komitmen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Palangka Raya, Alman P. Pakpahan, mengatakan penguatan WBS menjadi bagian dari tindak lanjut arahan Wali Kota setelah Palangka Raya memperoleh penghargaan dalam penilaian Kota Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi.

"WBS itukan merupakan saluran pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun aparatur untuk menyampaikan informasi terkait dugaan pelanggaran atau tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan di lingkungan instansi," katanya, Kamis, 19 November 2026.

Dukcapil sebagai salah satu perangkat daerah berkomitmen mendukung penerapan sistem tersebut melalui penyediaan kanal pengaduan yang dapat diakses masyarakat.

Penguatan WBS juga penting untuk membangun transparansi dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan.

Alman menilai, keberadaan kanal pengaduan harus diimbangi dengan mekanisme penanganan laporan yang jelas. Setiap informasi atau pengaduan yang masuk perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

"Selain itu, masyarakat diharapkan tidak ragu menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelayanan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam membangun pemerintahan yang bersih," tambahnya.

Melalui tindak lanjut instruksi Wali Kota tersebut, Dukcapil Palangka Raya berharap penguatan WBS dapat menjadi bagian dari budaya kerja yang mengedepankan integritas, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik yang bebas dari praktik korupsi. (MARINI/y)