BORNEONEWS, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia.

Pengusutan tersebut diharapkan tidak hanya menyasar pihak internal Kepolisian, tetapi juga menelusuri kemungkinan keterlibatan aktor intelektual dari luar institusi tersebut.

Yusril mengatakan, perkembangan penyidikan yang semula berfokus pada lingkungan internal Kepolisian tidak menutup kemungkinan meluas kepada pihak lain, termasuk kalangan elite politik maupun birokrasi pemerintahan, sepanjang ditemukan bukti yang mendukung.

“Kalau kita berbicara mengenai makar, tentu harus dilihat siapa yang merencanakan, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang berada di belakangnya. Tidak tertutup kemungkinan pemeriksaan ini berkembang ke pihak-pihak lain di luar institusi Kepolisian,” ujar Yusril dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, temuan terbaru dalam penyidikan mengarah pada dugaan adanya tujuan untuk melumpuhkan pemerintahan. Karena itu, penyidik perlu mendalami kemungkinan adanya pihak yang merancang sekaligus mengendalikan tindakan tersebut.

Terkait dugaan pengguna akhir (end user) perangkat penyadapan yang sebelumnya disebut mengarah kepada mantan Kapolri Jenderal (Purn.) LSP, Yusril menegaskan bahwa penyidik perlu menelusuri lebih jauh tujuan penggunaan perangkat tersebut, termasuk pihak-pihak yang berada di baliknya.

Yusril juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum internal Kepolisian dalam perkara tersebut. Menurut dia, kasus ini merupakan peristiwa luar biasa karena sejak 1945 institusi Polri tidak pernah terlibat dalam tindak pidana makar.

Oleh karena itu, pengungkapan perkara harus dilakukan secara menyeluruh agar seluruh pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, Yusril memastikan pengamanan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tetap dilaksanakan secara maksimal oleh TNI.

Selain mendorong pengusutan perkara, pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan DPR RI untuk memperkuat regulasi terkait kewenangan penyadapan.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang berlaku surut untuk menangani peristiwa yang telah terjadi karena bertentangan dengan prinsip hukum pidana.

“Kita tidak bisa membuat Perppu yang kemudian diberlakukan surut untuk menyidik peristiwa yang sudah terjadi. Prinsip hukum pidana kita tidak membenarkan hal tersebut. Kita juga memiliki preseden ketika Mahkamah Konstitusi membatalkan pemberlakuan surut Perppu dalam kasus Bom Bali,” kata Yusril.

Sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan, pemerintah berkomitmen mengevaluasi sekaligus memperketat pengawasan terhadap penggunaan perangkat penyadapan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang.

Lembaga tersebut antara lain Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Penguatan pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, dinilai penting untuk memastikan penggunaan perangkat penyadapan berjalan sesuai prosedur dan tidak disalahgunakan.

“Kewenangan penyadapan diberikan untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga harus dijalankan sesuai prosedur dan diawasi secara ketat. Jangan sampai kewenangan tersebut justru disalahgunakan,” ujarnya.

Pemerintah memastikan akan terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut serta mendukung aparat penegak hukum dalam mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat.

Penanganan kasus ini diharapkan berlangsung secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SUMBER: ANTARA