BORNEONEWS, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai pengusutan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen pemerintah menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
"Penangkapan oknum jenderal penyadap pembangkang yang terindikasi makar menegaskan tidak ada lagi yang kebal aturan," kata Syahganda dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Menurut Syahganda, pengungkapan kasus tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pejabat dan birokrat bahwa fasilitas yang mereka nikmati selama ini bersumber dari rakyat.
Ia mengatakan Presiden Prabowo juga ingin menegaskan bahwa petani dan nelayan merupakan pahlawan bangsa karena terus bekerja memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Syahganda menyebut komitmen pemerintah untuk berpihak kepada rakyat tercermin melalui sejumlah program, antara lain Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, program perlindungan sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor pertanian, menurut dia, pemerintah telah memangkas ratusan aturan yang sebelumnya dinilai menyulitkan petani, terutama terkait penyaluran pupuk bersubsidi.
"Kini, pupuk gampang didapat. Angka Nilai Tukar Petani (NTP) tembus 132, paling tinggi yang pernah ada," kata Syahganda.
Ia juga menyebut dalam dua tahun pemerintahan Prabowo, Indonesia telah mencapai swasembada untuk delapan komoditas. Produksi beras nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah, sementara cadangan beras berada pada posisi kuat.
"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," ujarnya.
Sebelumnya, Kepolisian RI mengungkap dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo, sejumlah pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, dan wartawan dalam konferensi pers pada Selasa (3/11).
Dalam pengungkapan kasus tersebut, polisi menetapkan sejumlah personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka dugaan penyadapan ilegal.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya menyatakan dugaan penyadapan, penghapusan bukti elektronik, dan akses ilegal terhadap Presiden serta sejumlah pejabat negara berpotensi mengarah pada perbuatan makar.
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11).
SUMBER: ANTARA
