BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyiapkan pemetaan ulang penempatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan beralih status menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pemetaan dilakukan bersama dinas pendidikan tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan memastikan penempatan guru sesuai kebutuhan tenaga pendidik di setiap daerah.

"Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua Dinas Pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah Dinas Pendidikan," kata Nunuk di Jakarta, Kamis, 19 November 2026.

Sebelum menentukan penempatan baru, dinas pendidikan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data. Proses tersebut mencakup pendataan guru yang masih aktif mengajar serta kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing wilayah.

Hasil pendataan kemudian menjadi dasar pengajuan kebutuhan guru melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Usulan dari pemerintah daerah itu selanjutnya digunakan kementerian untuk menetapkan penempatan guru PPPK penuh waktu.

"Jadi ini sedang berproses, baik secara regulasi maupun di dalam sistem dan nanti dipastikan 242 ribu guru itu ada, dan itu yang akan dipetakan," ujar Nunuk.

Ia menegaskan, redistribusi tersebut bukan berarti guru harus berpindah ke daerah yang jauh dari domisili atau wilayah asalnya. Kemendikdasmen mengupayakan penempatan tetap berada dalam wilayah kewenangan pemerintah daerah masing-masing dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah.

Guru memang berpeluang ditempatkan di sekolah berbeda dari lokasi tugas sebelumnya. Namun, penempatan akan mengutamakan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik dan berada di sekitar tempat tinggal guru.

"Kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin kami tempatkan jauh banget sementara sekolah di dekatnya kosong. Tidak mungkin kami tempatkan di sekolah lama padahal di situ banyak guru," jelasnya.

Karena itu, Nunuk meminta para guru tidak khawatir menghadapi proses redistribusi tersebut. Menurutnya, penentuan lokasi tugas akan mengacu pada hasil pendataan kebutuhan guru secara akurat.

Selain itu, para guru diminta mempersiapkan dan melengkapi dokumen kepegawaian yang diperlukan, termasuk sertifikat pendidik bagi yang telah memilikinya, agar proses pemberkasan berjalan lancar.

Nunuk memastikan guru yang belum memiliki sertifikat pendidik tetap akan mendapatkan penempatan berdasarkan kebutuhan sekolah.

SUMBER: ANTARA