BORNEONEWS, JAKARTA – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai menyidangkan dugaan pelanggaran etik terkait proses pemenuhan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024. Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada 23 November 2026.
Ketua DKPP Heddy Lugito mengatakan, pemeriksaan terhadap empat perkara tersebut akan digelar dalam empat agenda persidangan, masing-masing pada 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026.
“Masing-masing dari keempat agenda tersebut akan dilaksanakan pada hari yang berbeda, yaitu 23 November, 24 November, 25 November, dan 1 Desember 2026,” kata Heddy di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia menjelaskan, keempat perkara tersebut akan diperiksa secara bersamaan karena memiliki kesamaan pihak teradu dan pokok aduan yang saling berkaitan.
Empat agenda pemeriksaan meliputi penyampaian pokok aduan oleh pengadu dan jawaban dari teradu, mendengarkan keterangan pihak terkait, mendengarkan keterangan saksi sekaligus memeriksa alat bukti, serta pendalaman terhadap keterangan para pihak.
Sebelumnya DKPP telah melimpahkan empat dari lima aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi perkara. Keempat aduan tersebut dinyatakan memenuhi syarat dalam proses verifikasi materiil.
Dua aduan dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 4 November 2026. Keduanya berasal dari Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan serta Muhammad Afghan Ababil.
Kedua aduan tersebut masing-masing diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26-PKE-DKPP/XI/2026 dan Perkara Nomor 27-PKE-DKPP/XI/2026.
Sementara itu, dua aduan lainnya dinyatakan memenuhi syarat dalam rapat verifikasi materiil pada 10 November 2026. Aduan tersebut disampaikan Paman Nurlette dan Novi Manaban yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 29-PKE-DKPP/XI/2026, serta Denny Indrayana dan kawan-kawan yang diregistrasi sebagai Perkara Nomor 31-PKE-DKPP/XI/2026.
Satu aduan lainnya yang disampaikan Ibnu Jandi dinyatakan gugur. Hal itu karena pengadu tidak menyampaikan perbaikan aduan hingga batas waktu yang ditentukan, yakni 18 November 2026.
SUMBER: ANTARA









