Tag
Putusan DKPP Nomor 166-PKE-DKPP/V/2025, yang dikeluarkan pada 20 Oktober 2025, mengabulkan sebagian aduan yang diajukan oleh Dodi Ramosta Sitepu melalui kuasa hukumnya, Rahmadi G. Lentam dan M. Rosyid Ridho.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyatakan telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 66 orang unsur penyelenggara pemilu selama 2024 dipicu berbagai jenis pelanggaran.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap atau memecat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Kapuas melalui Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangao?melaksanakan sosialisasi di Kecamatan Basarang pada Kamis, 6 Juni 2024.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz mengatakan bahwa pihaknya akan menghadapi laporan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait aduan? akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap Ketua KPU RI Hasyim di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) terhadap seluruh anggota KPU RI dan Bawaslu RI di Ruang Sidang DKPP, Jakarta, Senin.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam rilis yang disampaikan Selasa, 7 Februari 2023 menjelaskan bakal menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 10-PKE-DKPP/I/2023 di Ruang Sidang DKPP RI di Jakarta, Rabu, 8 Februari 2023 pukul 10.00 WIB.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendeklarasikan menuju pemilu beretika dan berintegritas untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengharapkan partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 dapat meningkau? secara signifikan.
Sebagaimana rilis tertulis yang dilansir dari website dkpp.go.id sidang putusan kode etik itu memutuskan sanksi pemberhentian tetap tersebut diberikan kepada salah satu Anggota KPU Kabupaten Kapuas berinisial B selaku Teradu dalam perkara nomor 29-PKEDKPP/II/2022.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 29-PKE-DKPP/VII/2022 secara virtual pada hari ini, Jumat, 12 Agustus 2022, pukul 09.00 WIB.
DKPP memberikan sanksi peringatan keras kepada Pilipus dan Alimawati karena terbukti tidak profesional saat memberikan sanksi peringatan tertulis kepada KPU Kabupaten Nias Selatan.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, Ketua Majelis Sidang DKPP Alfitra Salamm menyampaikan putusan tersebut dalam sidang pembacaan putusan pelanggaran KEPP di Ruang Sidang DKPP.
Dalam perkara yang sama, DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua divisi kepada Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua Sussana V Edon
Alat bukti surat pernyataan Bambang Heriadi tertanggal 11 Januari 2020 membuktikan adanya penerimaan uang sebesar Rp1,35 miliar dari pengadu. Uang tersebut kemudian diberikan kepada teradu sebesar Rp350 juta
Putusan pemberhentian tetap kepada Yunadi tersebut dibacakan dalam sidang terbuka terhadap perkara Nomor 131-PKE-DKPP/III/2021 yang digelar secara live melalui akun resmi facebook dan youtube DKPP RI
DKPP menilai Susanto terbukti telah melakukan relasi yang tidak wajar dengan 3 perempuan yang berbeda selama 2019-2021
Para Pemohon?juga meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsir atas frasa putusan DKPP dinyatakan konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai sebagai sebuah keputusan
Ketua majelis DKPP Muhammad, di Jakarta, Rabu mengatakan sanksi pemberhentian tetap dijatuhkan pada Anggota KPU Kabupaten Boyolali Muh Abdullah atas perkara nomor 12-PKE-DKPP/I/2021
