BORNEONEWS, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mengatakan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) perlu segera ditandatangani Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kedaulatan Indonesia di ruang siber.
Dalam seminar bertajuk “Rethinking: Data dan Kebijakan Pembangunan” yang digelar di Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Rieke mengatakan UU SDI telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026.
“Secara konstitusi, undang-undang tersebut tetap berlaku setelah melewati tenggat waktu 30 hari pascapengesahan di paripurna pada 6 Oktober 2026, meskipun belum ditandatangani oleh Presiden,” kata Rieke.
Ia mengungkapkan, tim perumus sebelumnya telah diminta bertemu dengan Presiden Prabowo pada 29 Oktober 2026. Dalam pertemuan tersebut, tim mendapat respons positif agar regulasi itu segera diproses.
Meski memahami adanya berbagai kesibukan pemerintah, Rieke menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI telah mengingatkan Kementerian Sekretariat Negara selaku mitra kerja agar memprioritaskan pelaksanaan perintah undang-undang, termasuk penyusunan peraturan turunannya.
“Jangan kemudian ada kepmen yang tidak ada perintah undang-undang dan bukan perintah PP, tiba-tiba disahkan dan bisa ditandatangani oleh Presiden. Nah, ini ada tata kelola yang saya kira harus dibenahi,” ujarnya.
Rieke mencontohkan terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Banten. Keputusan tersebut terbit setelah Presiden Prabowo Subianto menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) sebagai wilayah konservasi daratan dan perairan pada Mei 2025.
Selain itu, Rieke juga menyinggung isu penyadapan yang belakangan mencuat. Menurut dia, hal tersebut menjadi indikasi awal bahwa Presiden Prabowo belum memegang kendali penuh atas data, informasi, dan infrastruktur digital nasional.
Ia menduga terdapat resistensi dari sejumlah pihak yang tidak menginginkan Indonesia memiliki data dasar negara yang terintegrasi.
Kendati demikian, Rieke meyakini mayoritas masyarakat Indonesia mendukung Presiden Prabowo dalam mewujudkan data dasar negara yang akurat, aktual, dan relevan.
Rieke menjelaskan, UU SDI tidak hanya berorientasi pada keakuratan data, tetapi juga dirancang untuk menjamin kedaulatan data di tengah dinamika geopolitik, geoekonomi, dan era perang proksi (proxy war).
Menurut dia, data kini menjadi sumber daya strategis baru yang berkaitan langsung dengan pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.
Untuk menjaga kedaulatan di ruang digital, UU SDI juga mengatur peran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), selain menetapkan penyelenggara Satu Data Indonesia.
Rieke mengingatkan bahwa aktivitas masyarakat kini telah bergeser secara signifikan ke ruang siber, termasuk dalam bidang ekonomi. Ia menyebut nilai transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) pada tahun lalu diperkirakan mencapai tidak kurang dari Rp1.200 triliun.
“Artinya, di situ juga ada kehidupan yang harus tetap memiliki konstitusi yang sama. Jadi, persoalan kedaulatan yang konstitusional itu juga harus ada di dalam ruang siber kita, dan itu sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Satu Data Indonesia,” kata Rieke.
SUMBER: ANTARA









