BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) tengah menyusun pedoman tarif pengantaran barang dan makanan yang adil bagi pengemudi ojek online (ojol), perusahaan penyedia aplikasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi, Edwin Hidayat Abdullah, mengatakan penyusunan peraturan menteri tentang pedoman tarif pengantaran barang dan makanan tersebut merupakan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ekosistem Transportasi Berbasis Platform Digital.

Usai menerima audiensi perwakilan pengemudi ojol di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11/2026), Edwin menyampaikan bahwa pedoman tarif tersebut diharapkan mampu menciptakan keseimbangan kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem layanan transportasi daring.

"Kita tidak mau mengambil kebijakan yang nanti malah menyusahkan baik itu kurir online, baik itu aplikator, ataupun nanti UMKM-nya," kata Edwin.

Menurut dia, penetapan skema tarif pengantaran barang dan makanan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh pihak yang terlibat.

Tarif layanan yang terlalu rendah berpotensi menghambat keberlangsungan bisnis perusahaan aplikasi transportasi daring dan UMKM. Sebaliknya, tarif yang terlalu tinggi dapat memengaruhi daya beli konsumen serta penjualan produk UMKM.

Oleh karena itu, diperlukan dialog antara regulator, pengemudi, perusahaan penyedia aplikasi, dan Kementerian UMKM untuk menentukan pembagian tarif yang adil.

"Jadi bagaimana menetapkan porsi yang adil, itu adalah pekerjaan yang harus ada pemahaman dan dialog sesama kami regulator, pengemudi, aplikator, dan juga nanti dengan Menteri UMKM. Inilah kita menjaga keseimbangannya," ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, Kemkomdigi berdialog dengan perwakilan pengemudi ojek daring yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) untuk menyerap aspirasi terkait penetapan tarif pengantaran makanan dan barang.

Edwin mengatakan, para pengemudi mengharapkan adanya kompensasi yang sebanding dengan biaya operasional yang mereka keluarkan selama menjalankan pekerjaan. Biaya tersebut mencakup bahan bakar, perawatan kendaraan, tenaga, waktu, hingga risiko yang dihadapi di lapangan.

Selain persoalan tarif, perwakilan pengemudi juga menyampaikan masukan mengenai perlunya peninjauan ulang sejumlah program yang diterapkan perusahaan penyedia aplikasi karena dinilai menyulitkan mitra pengemudi.

Edwin menilai tuntutan para pengemudi masih dalam batas kewajaran, yakni meminta imbalan yang sepadan dengan biaya operasional, tenaga, dan waktu yang telah mereka keluarkan.

"Jadi ada satu hal yang bisa saya lihat di sini, bahwa ternyata bapak-bapak ini tidak menuntut hal yang aneh-aneh, hanya menuntut sesuai dengan porsi sewajarnya biaya yang mereka keluarkan, tenaga, dan waktu," katanya.

SUMBER: ANTARA