BORNEONEWS, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menerima masukan dari perwakilan pengemudi ojek online (ojol) terkait pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui layanan transportasi berbasis aplikasi.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan perwakilan pengemudi ojol yang tergabung dalam Front Driver Transportasi Online Indonesia (FDTOI) di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Jumat (20/11).
Meutya mengatakan, pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari audiensi perwakilan pengemudi ojol dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pada Kamis (19/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Dasco meminta Kemkomdigi mendengarkan langsung aspirasi para pengemudi terkait pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan menggunakan kendaraan roda dua.
"Beliau (Dasco) memerintahkan kepada kami untuk juga mendengar masukan langsung dari bapak-bapak (pengemudi) sekalian dan juga nanti kelompok lainnya akan kita undang mengenai pengaturan tarif pengantaran barang dan makanan melalui aplikasi dengan kendaraan roda dua," kata Meutya.
Ia menjelaskan, penyusunan pedoman tarif layanan transportasi berbasis aplikasi mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026.
Peraturan tersebut diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan data, serta tata kelola penyelenggaraan layanan transportasi berbasis aplikasi bagi perusahaan penyedia aplikasi, pelaku usaha, pengemudi, dan pengguna layanan.
Salah satu ketentuan dalam peraturan tersebut mengatur batas biaya layanan platform aplikasi maksimal sebesar 8 persen. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan porsi pendapatan yang lebih besar kepada pengemudi dari ongkos transportasi yang dibayarkan pengguna.
Saat ini, Kemkomdigi tengah menyiapkan peraturan menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan pengantaran barang dan makanan. Penyusunan aturan tersebut mempertimbangkan karakteristik layanan pengantaran yang berbeda dengan angkutan penumpang.
Meutya menegaskan, penyusunan ketentuan baru tersebut akan dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan Kementerian Perhubungan serta para pemangku kepentingan terkait.
"Jadi, dari sini nanti hasil pertemuan ini tentunya juga akan disampaikan kepada Menteri Perhubungan untuk kami juga saling diskusi bagaimana mengadopsi berbagai masukan dari masyarakat, terkhusus dari Front Driver Transportasi Online Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, perwakilan FDTOI, Mahmud, mengapresiasi langkah pemerintah yang tengah menyiapkan regulasi mengenai tarif pengantaran barang dan makanan melalui aplikasi.
Menurut Mahmud, sejak 2016 belum terdapat aturan baku yang mengatur tarif layanan pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pendapatan pengemudi yang kerap tidak sebanding dengan biaya operasional, seperti bahan bakar dan kuota internet.
"Yang kami minta tidak neko-neko. Kesejahteraan ini bentuknya memang tidak terukur, tapi layaklah buat kita hidup mendapatkan pendapatan yang layak atas apa yang kami keluarkan," kata Mahmud.
Ia juga berharap Kemkomdigi dapat mendengarkan aspirasi pengemudi ojol dari berbagai daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki kondisi iklim dan geografis yang berbeda sehingga persoalan yang dihadapi para pengemudi tidak selalu sama.
"Karena tiap-tiap daerah iklim dan geografisnya kan berbeda, dan mereka juga perlu adanya didengarkan oleh pemerintah pusat," ujarnya.
SUMBER: ANTARA









