BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berupaya menertibkan pengelolaan fasilitas umum di kawasan perumahan dengan mendorong pengembang segera menyerahkan aset prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah daerah.

‎‎Percepatan penyerahan aset tersebut dinilai penting agar fasilitas yang dibangun pengembang tidak terbengkalai dan dapat dikelola serta dipelihara secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat.

‎Sekretaris Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim, Sianto mengatakan, penyerahan PSU merupakan bagian penting dari tertib pengelolaan aset kawasan perumahan.

‎‎"Penyerahan PSU bukan hanya berkaitan dengan administrasi aset, tetapi juga bagaimana menjamin fasilitas umum di kawasan perumahan dapat dikelola dan dipelihara dengan baik sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat," kata Sianto, Jumat, 20 November 2026.

‎Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan fasilitas umum yang telah dibangun pengembang memiliki kejelasan status dan tanggung jawab pengelolaannya setelah kawasan perumahan dikembangkan.

‎Upaya tersebut juga berkaitan dengan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2026 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

‎Sianto menjelaskan pengelolaan PSU harus mengedepankan sejumlah prinsip, di antaranya keterbukaan informasi, kemudahan akses informasi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan fungsi fasilitas sesuai rencana tata ruang. ‎

‎Tidak hanya itu, pengawasan dan penerapan sanksi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan para pengembang menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan.

‎"Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan pemahaman kepada seluruh pengembang mengenai tata kelola PSU perumahan, sekaligus mendorong percepatan proses serah terima aset dari pengembang kepada pemerintah daerah," ujarnya.

‎Untuk itu DSDABMBKPRKP Kotim mengumpulkan seluruh pengembang perumahan dalam sosialisasi regulasi tersebut di Aula DSDABMBKPRKP Kotim.

‎Pemkab Kotim berharap pemahaman pengembang terhadap kewajiban penyerahan PSU semakin meningkat. Dengan demikian, fasilitas umum di kawasan perumahan tidak hanya tersedia saat pembangunan, tetapi juga terjamin pemeliharaan dan keberlanjutannya setelah dihuni masyarakat. (DEVI/R)