BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Kalimantan Timur menjadi salah satu dari sembilan provinsi di Indonesia yang masuk dalam pengembangan program kredit karbon kehutanan melalui standar internasional The Architecture for REDD+ Transactions (ART) TREES.
Program yang diluncurkan Indonesia dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki, tersebut diarahkan untuk membuka peluang pembiayaan internasional melalui upaya pengurangan emisi dan perlindungan kawasan hutan.
Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, mengatakan pengembangan pasar karbon hutan merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan kawasan hutan, restorasi ekosistem, pengelolaan hutan berkelanjutan, serta pelestarian keanekaragaman hayati.
Program tersebut juga diharapkan mendukung pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas lokal yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan kawasan hutan.
Menurut Rohmat, pembiayaan dari pasar karbon internasional dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk mendukung berbagai program kehutanan yang selama ini dibiayai pemerintah.
Dukungan tersebut dapat diperoleh melalui pembayaran berbasis hasil, kerja sama pembangunan, filantropi, maupun investasi swasta yang bertanggung jawab.
"Indonesia akan tetap mengedepankan kepemilikan nasional, tata kelola yang transparan, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang adil," kata Rohmat dalam peluncuran program REDD+ berbasis yurisdiksi di Paviliun Indonesia pada COP31, sebagaimana disampaikan dalam keterangan di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.
Dalam peluncuran tersebut, konsep program Indonesia yang dikenal sebagai TREES Concept telah diterima dan dipublikasikan oleh ART melalui ART Registry.
Penerimaan konsep itu menjadi tahap awal dalam proses registrasi program REDD+ berbasis yurisdiksi untuk menghasilkan kredit karbon dari sektor kehutanan.
Secara keseluruhan, sembilan provinsi yang diajukan dalam program tersebut memiliki luas kawasan hutan sekitar 38,6 juta hektare atau setara 40 persen dari total tutupan hutan nasional.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, menjelaskan bahwa pelaksanaan program menggunakan dua pendekatan pengkreditan berdasarkan kondisi kawasan hutan di masing-masing provinsi.
Kalimantan Timur bersama Sulawesi Tengah, Jambi, dan Riau masuk dalam kelompok yang mengembangkan kredit karbon melalui pengurangan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.
Sementara lima provinsi lainnya, yaitu Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan, menggunakan pendekatan High Forest, Low Deforestation (HFLD).
Pendekatan HFLD ditujukan bagi wilayah yang memiliki kawasan hutan luas dengan tingkat deforestasi relatif rendah.
"Prinsipnya sederhana. Kita perlu memberikan penghargaan kepada provinsi yang berhasil menurunkan deforestasi, sekaligus kepada provinsi yang selama ini mampu mempertahankan hutannya," ujar Laksmi.
Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan Kementerian Kehutanan, Ilham, menjelaskan pengurangan emisi dalam program tersebut dihitung pada skala provinsi dengan mengacu pada tingkat referensi tertentu.
Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 yang mengatur perlindungan sosial dan lingkungan serta pembagian manfaat berdasarkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
Menurut Ilham, program REDD+ berbasis yurisdiksi juga tetap diintegrasikan dengan kegiatan perhutanan sosial dan proyek karbon yang telah berjalan.
Integrasi tersebut dilakukan melalui mekanisme nesting agar penghitungan pengurangan emisi tidak dilakukan secara berulang pada kegiatan yang berada dalam satu wilayah.
"Proyek-proyek karbon yang telah berjalan dapat diintegrasikan ke dalam kerangka yurisdiksi melalui mekanisme nesting untuk memastikan setiap ton pengurangan emisi diperhitungkan dari satu baseline," katanya.
Direktur Eksekutif ART, Mary Grady, menyampaikan bahwa penerimaan TREES Concept Indonesia merupakan tahap penting dalam pengembangan program REDD+ berbasis yurisdiksi.
Ia menyebut langkah Indonesia didukung pengalaman kerja sama pembayaran berbasis hasil melalui sejumlah lembaga dan program internasional.
Kerja sama tersebut antara lain melibatkan Green Climate Fund, Forest Carbon Partnership Facility, BioCarbon Fund's Initiative for Sustainable Forest Landscapes, serta perjanjian bilateral pembayaran berbasis hasil dengan Norwegia.
Sementara itu, Direktur Divisi Perubahan Iklim Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP), Martin Krause, mengapresiasi pendekatan Indonesia dalam pengembangan pasar karbon kehutanan.
Menurutnya, Indonesia tidak hanya mengikuti perkembangan standar integritas pasar karbon global, tetapi juga berupaya berperan dalam pembentukan standar tersebut.
Krause menilai pendekatan yang dikembangkan Indonesia berpotensi menjadi rujukan bagi negara lain yang memiliki kawasan hutan dalam memperkuat pembiayaan iklim dan perlindungan hutan.
(ant/j)









