BORNEONEWS, Sampit - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Diana Setiawan memastikan seluruh program prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tetap diupayakan masuk dalam APBD 2027.

"Kalau yang menjadi prioritas sudah sesuai dengan RPJMD. Saya kebetulan masuk di akhir pembahasan. Yang jelas, saya tetap menekankan agar RPJMD itu bisa tercapai. Di dalamnya ada program-program prioritas pemerintah daerah yang wajib dilaksanakan," kata Diana, Jumat, 6 November 2026.

Menurutnya, pembahasan anggaran harus mengacu pada visi dan misi kepala daerah yang telah dituangkan dalam RPJMD. Karena itu, program yang sudah menjadi prioritas tidak boleh terabaikan hanya karena belum mendapat alokasi dana.

Diana mengatakan, pihaknya bersama TAPD mulai menelusuri program strategis yang belum terakomodasi dalam anggaran. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh agenda prioritas pemerintah daerah tetap memiliki dukungan pendanaan.

"Kalau ada program yang belum teranggarkan, itu yang akan saya masukkan. Harapan saya, semua yang tercantum dalam RPJMD dan menjadi visi-misi Bupati harus dilaksanakan. Berapa pun persentasenya, yang penting ada anggarannya," ujarnya.

Selain rencana pembangunan Gedung Pertemuan Terpadu, sejumlah proyek fisik juga menjadi perhatian. Di antaranya pembangunan jalan dan drainase yang masuk dalam daftar proyek strategis pemerintah daerah.

Ia menegaskan, program-program tersebut akan diperiksa kembali bersama TAPD untuk mengetahui kebutuhan dan ketersediaan anggarannya. Jika diperlukan, pemerintah daerah akan melakukan pergeseran alokasi agar program prioritas dapat terakomodasi.

"Intinya, semua program pemerintah yang masuk dalam visi-misi Bupati, baik yang sudah ada maupun yang belum ada dananya, harus dianggarkan. Mungkin nanti ada pergeseran-pergeseran untuk memenuhi kebutuhan itu," tegasnya.

Seluruh rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat kompilasi APBD 2027 bersama DPRD Kotim pada 16 November 2026. Forum itu menjadi salah satu tahapan untuk menyelaraskan program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah. (DEWI PATMALASARI/y)