BORNEONEWS, Sampit - Dari total 168 desa, baru sekitar 84 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang tercatat atau teregistrasi dan sebagian besar unit usaha yang berjalan masih berkutat pada layanan simpan pinjam.
"Dengan adanya penurunan Dana Desa ini, saya berharap bisa mulai mengubah mindset aparatur desa, khususnya kepala desa dan perangkat, bagaimana mereka berinovasi untuk meningkatkan PADes dengan membaca potensi," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim Ninuk Muji Rahayu, Kamis, 5 Oktober 2026.
Ninuk menyebut, keberadaan BUMDes perlu diperkuat agar desa memiliki sumber pendapatan sendiri, terutama setelah alokasi Dana Desa mengalami pengurangan. Pemerintah desa diharapkan tidak hanya mengandalkan dana transfer, tetapi mulai mencari peluang ekonomi yang bisa dikembangkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Dari sekitar 84 BUMDes yang sudah teregistrasi, sebagian besar masih menjalankan kegiatan simpan pinjam. Padahal, peluang usaha di tingkat desa cukup beragam dan dapat dikembangkan berdasarkan kebutuhan masyarakat maupun potensi ekonomi setempat.
Menurutnya, BUMDes tidak harus langsung membangun usaha berskala besar. Pengelola dapat memulai dari layanan sederhana yang dibutuhkan warga, tetapi selama ini belum tersedia atau belum terjangkau dengan baik.
Salah satu peluang yang dapat digarap adalah penyediaan air bersih melalui usaha isi ulang air. Selain itu, BUMDes juga bisa menjajaki kerja sama distribusi gas elpiji 3 kilogram untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di desa.
"Misalkan warga desa perlu air, mereka bisa buat usaha isi ulang air. Warga desa ini perlu gas elpiji 3 kilogram, bisa bekerja sama dengan Pertamina," ujarnya.
DPMD Kotim berupaya mendampingi pemerintah desa dan pengelola BUMDes dalam memetakan peluang usaha. Penentuan jenis usaha perlu disesuaikan dengan potensi wilayah, kebutuhan warga, kemampuan pengelola, serta peluang pasar agar kegiatan yang dibangun dapat berjalan berkelanjutan.
"Agar bisa mendapatkan PADes dengan membaca potensi, jadi kita berusaha untuk peningkatan BUMDes-nya. Ini pelan-pelan, karena memang yang efisiensi anggaran tidak hanya di desa, kita di pemerintah daerah juga sama. Kita harus optimistis," pungkasnya. (DEWI PATMALASARI/y)
