BORNEONEWS, Kuala Pembuang – Pemerintah Kabupaten Seruyan membahas potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan pasca pelaksanaan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH).
Pembahasan tersebut dilakukan dalam rapat yang dipimpin Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, di Aula Disperkimtan Seruyan, Kamis 12 November 2026.
Rapat ini membahas langkah penyelesaian potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan sekaligus menyinkronkan kebijakan tata ruang antara Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Berdasarkan hasil pembahasan, disepakati bahwa penyelesaian potensi fragmentasi kawasan hutan akan dilakukan melalui proses reviu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Tengah.
Selanjutnya, rekomendasi atau pola persetujuan TORA PPTPKH yang telah diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan akan disinkronisasikan dengan RTRW Provinsi Kalimantan Tengah.
Selain itu, terhadap objek tanah hasil pola persetujuan TORA PPTPKH akan dilakukan proses holding zone menjadi zona budidaya.
Hasil proses tersebut nantinya menjadi data pendukung dalam upaya perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) melalui reviu RTRW Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mekanisme usulan Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Kehutanan.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan sekaligus mengatasi potensi fragmentasi fungsi kawasan hutan, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Di sisi lain, Pemkab Seruyan juga terus mengintegrasikan berbagai data sektoral ke dalam perencanaan tata ruang daerah, di antaranya data lahan persawahan, tambak, serta data teknis lainnya.
Untuk memastikan keakuratan data, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis diminta segera menyampaikan data kondisi eksisting maupun rencana kegiatan yang membutuhkan ruang kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Seruyan, khususnya bidang tata ruang.
Data tersebut selanjutnya akan diproses dan diintegrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Seruyan sebagai dasar penyelarasan perencanaan dan pemanfaatan ruang. (FAHRUL/H)
