BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke luar negeri diingatkan untuk memahami aturan visa negara tujuan sebelum mengurus dokumen keberangkatan. Kesalahan memilih jenis visa maupun menentukan masa tinggal dapat menimbulkan berbagai kendala administrasi.

CEO Visara, layanan bantuan visa yang dikelola PT Melanglang Buana Indonesia, Ramiz Azhar, mengatakan meningkatnya mobilitas masyarakat antarnegara perlu diimbangi dengan pemahaman mengenai ketentuan keimigrasian.

Menurutnya, terdapat dua hal utama yang harus dipastikan sebelum mengajukan permohonan visa, yakni tujuan perjalanan dan batas waktu tinggal yang diperbolehkan.

"Sebelum mengumpulkan dokumen apapun, ada dua pertanyaan yang perlu dijawab lebih dulu seperti visa ini untuk kegiatan apa dan sampai kapan boleh tinggal. Kalau dua hal itu sudah jelas, daftar dokumen dan langkah berikutnya jauh lebih mudah disusun," kata Ramiz dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, 21 November 2026.

Ia menjelaskan, pemahaman mengenai visa atau literasi visa merupakan kemampuan seseorang mengetahui dan memahami persyaratan masuk ke suatu negara sebelum melakukan perjalanan.

Setidaknya terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kategori visa berdasarkan tujuan kunjungan, jenis kegiatan yang diperbolehkan, jangka waktu izin tinggal, serta kewajiban selama berada di negara tujuan.

Ramiz mencontohkan ketentuan visa kunjungan saat kedatangan atau Visa on Arrival (VoA) kategori B1 di Indonesia yang juga tersedia dalam bentuk elektronik atau electronic Visa on Arrival (e-VOA).

Jenis visa tersebut memberikan izin tinggal selama 30 hari dan dapat diperpanjang satu kali untuk 30 hari berikutnya.

Namun, penggunaannya dibatasi untuk kegiatan wisata dan kunjungan, bukan untuk bekerja.

"Visa ini untuk wisata dan kunjungan, bukan untuk bekerja. Warga negara asing yang melewati batas izin tinggalnya dikenai biaya beban Rp1 juta per hari," ujarnya.

Menurut Ramiz, informasi mengenai ketentuan visa sebenarnya telah disediakan pemerintah melalui berbagai saluran resmi, termasuk situs Direktorat Jenderal Imigrasi yang juga menyediakan layanan permohonan visa elektronik.

Sementara bagi warga Indonesia yang hendak bepergian ke luar negeri, informasi utama mengenai persyaratan visa dapat diperoleh melalui situs otoritas imigrasi dan perwakilan diplomatik negara tujuan.

Meski demikian, ia mengakui masyarakat masih menghadapi kendala dalam memahami ketentuan tersebut karena informasi tersebar di berbagai sumber, menggunakan istilah teknis, hingga tersedia dalam bahasa asing.

Aturan keimigrasian juga dapat berubah sehingga pengalaman perjalanan sebelumnya belum tentu dapat dijadikan acuan untuk keberangkatan berikutnya.

Ramiz mencontohkan penerapan Entry/Exit System (EES) oleh Uni Eropa yang diberlakukan penuh sejak 10 April 2026.

Sistem tersebut mencatat data biometrik pelancong dari luar Uni Eropa, termasuk warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan menggunakan paspor Indonesia.

Menurutnya, perubahan sistem dan persyaratan perjalanan membuat calon pelancong perlu memeriksa kembali aturan yang berlaku, bukan hanya mengandalkan informasi dari pengalaman orang lain atau media sosial.

"Akibat kekeliruan tidak selalu besar, tetapi selalu merepotkan. Permohonan bisa dikembalikan karena kategorinya tidak sesuai, jadwal keberangkatan mundur atau tiket yang sudah dibeli hangus," tuturnya.

Kesalahan menentukan jenis visa juga dapat menimbulkan persoalan kepatuhan bagi perusahaan yang mendatangkan tenaga ahli asing untuk bekerja.

Karena itu, Ramiz menyarankan agar pemohon memastikan kategori visa yang sesuai dengan tujuan perjalanan sebelum mulai menyiapkan dokumen administrasi.

Pentingnya pemahaman aturan perjalanan internasional juga berkaitan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat dari dan menuju Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sepanjang 2025 mencapai 15,39 juta kunjungan atau meningkat 10,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, perjalanan warga negara Indonesia ke luar negeri pada periode yang sama tercatat sebanyak 9,17 juta perjalanan, naik 2,45 persen dibandingkan 2024.

(ant/j)