Tag
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kepulauan Meranti, Dendi Surya Agung Nugraha, mengatakan deportasi setelah ditemukan tidak adanya kegiatan investasi serta penggunaan dokumen pendukung yang bukan miliknya. Berdasarkan hasil pemeriksaan, MH mengakui sebagian dokumen pendukung yang digunakan bukan miliknya.
Ditjenim juga melakukan pencekalan terhadap DR atau Don Ritto, tersangka korupsi lainnya dalam kasus yang sama dengan FA.
Direktur Jenderal Imigrasi Kemenimipas Hendarsam Marantoko?dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengatakan seluruh petugas imigrasi di bandara embarkasi dan debarkasi telah disiagakan untuk memberikan pelayanan optimal bagi para calon jamaah haji Indonesia.
WNA asal Belgia?itu berinisial SD yang sempat viral di media sosial karena melakukan aksi berbahaya dengan melompat dari tebing salah satu pantai di Desa Ungasan, Kabupaten Badung, Bali.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyerahkan buron?asal China yang dideportasi dari Bali karena melarikan diri dari tuntutan hukum di negara asalnya.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan pemerintah tengah mengkaji penyesuaian tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) keimigrasian yang akan dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait, sementara itu untuk 2026 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ditargetkan PNBP sebesar Rp8,5 triliun.
Kantor Imigrasi Atambua menangkap tiga Warga Negara Asing (WNA) asal China dan satu WNA Timor Leste karena diduga menyalahgunakan izin tinggal dengan menjual rokok ilegal di perbatasan dengan Timor Leste, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Sumatera Utara, menggagalkan dua warga negara asing (WNA) asal Pakistan memasuki wilayah Indonesia melalui Bandara Udara Internasional?Kualanamu?karena terindikasi pelakv?tindak kejahatan.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi melakukan ekspos kasus satu orang warga negara Amerika Serikat (AS) berinisial TK yang diamankan?karena diduga memproduksi konten pornografi di Indonesia dan memperjualbelikannya secara daring melalui media sosial.
Direktorat Jenderal Imigrasi?Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan menoleransi segala bentuk pelanggaran hukum oleh warga negara asing.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI segera mendeportasi dua warga negara asing (WNA) yang diduga menyebarkan paham atau aliran sesat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar).
Pemkab Barito Utara konsultasi dengan tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian (SisTik) Ditjen Imigrasi terkait konsultasi pembentukan Unit Kerja Kantor (UKK) Imigrasi di Muara Teweh.
Kantor Imigrasi Tasikmalaya, Jawa Barat, mendeportasi seorang warga negara asing (WNA) ke negara asalnya India karena diketahui sudah melewati 117 hari dari batas izin tinggal di Indonesia.
Kantor Imigrasi Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur memastikan akan mencabut kewarganegaraan warga Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda (Indonesia-Timor Leste, red) jika ditemukan masuk ke Indonesia jelang pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari mendatang.
Usulan Indonesia dalam Forum Tingkat Tinggi ASEAN+3?terkait Tata Kelola Keimigrasian mendapatkan sambutan positif dari para delegasi negara lain, kata?Atase Imigrasi KBRI Beijing Raden Fitri Saptaji.
Kepala Imigrasi Kelas I Bandung Arief Hazairin Satoto menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami pelanggaran yang dilakukan WNA Australia, Mchartur Brenton Craig Abas Abdullah, yang melecehkan Imam Masjid di Bandung sebelum menjatuhkan hukuman deportasi.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menangkap satu keluarga beranggotakan empat orang asal Rusia di Bali karena mereka tinggal melebihi masa izin tinggal yang diberikan oleh Imigrasi (overstay).
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mendeportasi tiga warga negara asing (WNA) asal Rusia berinisial VS, IL, dan TE setelah mereka ditangkap di Seminyak, Badung, Bali, karena bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Kebijakan tersebut diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam rangka memperingati Hari Bhakti Imigrasi (HBI) Ke-73 yang akan jatuh pada 26 Januari 2023.
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan tidak mempengaruhi kunjungan wisatawan mancanegara dan investasi di Indonesia.
