BORNEONEWS, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Azis Subekti mengingatkan pemerintah agar penertiban kawasan hutan tidak menjadikan masyarakat sebagai tameng bagi pihak-pihak yang berupaya menghindari pertanggungjawaban hukum.
Ia mendukung langkah pemerintah menertibkan pemanfaatan kawasan hutan yang melanggar aturan. Namun, penegakan hukum harus tetap memperhatikan perlindungan penghidupan masyarakat yang terdampak.
"Kalau warga datang menyampaikan keberatan, dengarkan apa yang sungguh mereka khawatirkan. Kalau ada yang menggerakkan mereka untuk menghalangi pemeriksaan, telusuri siapa yang memberi perintah dan kepentingan apa yang sedang dipertahankan," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.
Menurut dia, penegakan hukum harus menyasar pihak yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran, mulai dari pemberi pembiayaan, pemberi perintah, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Karena itu, penyelidikan perlu menelusuri dokumen, aliran uang, dan perintah kerja untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam kerusakan kawasan hutan.
Azis menilai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memberikan landasan hukum yang memadai. Regulasi tersebut memungkinkan penegak hukum menuntut ganti rugi, tindakan tertentu, hingga pertanggungjawaban pidana terhadap badan usaha maupun pemberi perintah apabila unsur pelanggaran terpenuhi.
Ia juga meminta pemerintah memetakan secara jelas kelompok masyarakat di sekitar lokasi penertiban. Sebab, pekerja perusahaan, masyarakat adat, warga yang telah turun-temurun tinggal di kawasan hutan, serta kelompok yang selama ini menjaga lingkungan memiliki kepentingan dan posisi berbeda.
"Bila pemerintah hanya mendengar suara yang paling keras, mudah sekali orang-orang itu dianggap mempunyai kepentingan yang sama," ujarnya.
Selain penegakan hukum, Azis mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan pemanfaatan kawasan hutan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui bagaimana pelanggaran dapat berlangsung dalam waktu lama hingga masyarakat telanjur menggantungkan mata pencaharian pada aktivitas tersebut.
Ia meminta pemerintah daerah menyediakan saluran pengaduan langsung bagi warga terdampak tanpa melalui perantara perusahaan. Saluran tersebut juga perlu dimanfaatkan untuk mendata persoalan ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja.
Menurut Azis, upah pekerja yang belum dibayarkan harus tetap ditagihkan kepada pihak yang berkewajiban. Sementara itu, masyarakat yang memahami kondisi kawasan dapat dilibatkan dalam kegiatan pemulihan lingkungan dengan imbalan yang layak.
Kegiatan tersebut antara lain pembibitan, pemulihan gambut, dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Azis menegaskan, perlindungan penghidupan masyarakat dan pemulihan lingkungan merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ia berharap penertiban kawasan hutan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperbaiki ekosistem dan membuka peluang mata pencaharian yang sah bagi masyarakat terdampak.
SUMBER: ANTARA









