Tag
BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor akan berkoordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah dan perusahaan PT GAP untuk mencari solusi terkait status kawasan yang…
Penunjukan kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa dasar hukum penetapan kawasan hutan tidak lagi dapat bertumpu pada SK Penunjukan. Pernyataan ini muncul menyusul ralat (renvoi) Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK No. 147/PUU-XXII/2024, yang mengonfirmasi bahwa penunjukan kawasan hutan tidak menimbulkan akibat hukum/?
Langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang melakukan penyitaan lahan sawit yang dinilai ilegal mulai menuai sorotan. Komisi IV DPR menyatakan keberadaan lahan sawit di kawasan hutan secara historis merupakan kesalahan pemerintahan di masa lalu.
Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Garuda, Mayjen TNI Yusman Madayun menegaskan misi utama Satgas Garuda untuk menertibkan kembali kawasan hutan.
BORNEONEWS, Kuala Kapuas - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah meminta semua pemerintah desa setempat untuk memaksimalkan potensi di wilayahnya…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Pendamping Kelompok dari KPHP Lamandau – Sukamara, Suliono, menyampaikan bahwa selaku pendamping, ia sangat senang dengan adanya pihak ketiga yang bersedia mendukung MPA…
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mendorong pemda baik provinsi, kabupaten dan kota agar dapat menggali potensi pariwisata di kawasan hutan.
Pj Wali Kota Palangka Raya?Hera Nugrahayu mengungkapkan, 80 persen dari total luas kota ini masih merupakan kawasan hutan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto?akan menindaklanjuti redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dan tanah terlantar.
Upaya Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam melindungi kawasan hutan terus dilakukan, salah satunya dengan menunjang kelangsungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui konservasi keanekaragaman hayati.
Mekanisme pencabutan perizinan ini berdasarkan data dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang telah diklarifikasi serta clean and clear untuk dieksekusi pencabutannya.
Sehingga?dengan adanya pendataan dan pemetaan tersebut Dinas perkebunan akan memiliki data kondisi existing luas lahan sawit masyarakat pekebun yang tersebar di kabupaten dan kota yang ada di Kalteng
Berdasarkan surat keputusan (SK) menteri kehutanan Republik Indonesia (Menhut RI) nomor 529 tahun 2012, tentang penetapan kawasan hutan, mengakibatkan beberapa Desa diwilayah Kabupaten Pulang Pisau masuk dalam kawasan hutan.
Dalam bukti tambahan itu, peta yang berasal dari Disperkimtan Kabupaten Seruyan itu menunjukkan kalau areal lahan milik Abdul Fatah masuk dalam salah satu perizinan perkebunan kelapa sawit
Sesuai undang-undang dan regulasi sambung Madie, tidak bisa sertifikat diterbitkan jika berada di kawasan hutan
Sidang perdata yang diajukan M Abdul Fatah kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya berlanjut ke pemeriksaan setempat.
Sidang gugatan yang diajukan M.Abdul Fatah (penggugat) kepada Balai?Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya (tergugat) kembali digelar, tergugat Senin, 31 Mei 2021 menghadirkan Muldoyanto ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kementerian KLHK di Palangka Raya.
Sidang gugatan yang diajukan M. Abdul Fatah (penggugat) kepada Balai?Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya (tergugat) kembali digelar, tergugat Senin, 31 Mei 2021 menghadirkan Muldoyanto ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Kementerian KLHK di Palangka Raya.
Dari total 3.372.615 hektare perkebunan kelapa sawit yang ada di dalam kawasan hutan, baru 761.615 hektare yang sedang dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan
Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan ada beberapa tahapan untuk perubahan kawasan tata kawasan hutan.
