BORNEONEWS, Jakarta - Indonesia mencatat kesepakatan perdana perdagangan karbon di bawah Pasal 6.2 Persetujuan Paris dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31) di Antalya, Turki. Kerja sama tersebut menargetkan penurunan emisi hingga 12 juta ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) sampai 2038.

Kesepakatan ini melibatkan PT PLN (Persero) dan Global Green Growth Institute (GGGI), selaku pengelola Norwegian Article 6 Climate Action Fund. Penandatanganan dilakukan di Paviliun Indonesia dalam rangkaian forum perdagangan karbon COP31.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Diaz Hendropriyono, mengatakan Indonesia ingin memperkuat posisinya sebagai penyedia kredit karbon berkualitas dengan mengutamakan integritas, kepercayaan, dan kepastian hukum.

"Kami ingin menjadi pasar yang berintegritas. Dengan integritas, Indonesia bisa menjadi pemain dominan dalam perdagangan karbon global, karena kita memiliki hutan, mangrove dan proyeknya, dan kini kita memiliki aturan yang dapat dipercaya," ujar Diaz dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, 22 November 2026.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil Carbon Connection Session (CarbonNex) di Paviliun Indonesia. Forum ini mempertemukan 17 pengembang proyek nasional dengan mitra internasional, lembaga keuangan, dan investor.

Dalam kegiatan yang berlangsung di COP31 itu, Indonesia mencatat tujuh capaian kerja sama, termasuk tiga perjanjian yang ditandatangani langsung di Paviliun Indonesia. Selain itu, sebanyak 30 proyek aksi iklim lintas sektor diperkenalkan kepada calon mitra dan investor.

Kerja sama PLN dan GGGI menjadi kesepakatan pertama Indonesia berdasarkan Pasal 6.2 Persetujuan Paris. Program tersebut menargetkan pengurangan emisi melalui pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung yang dilengkapi baterai.

Pasal 6.2 Persetujuan Paris mengatur kerja sama sukarela antarnegara untuk melakukan transfer hasil mitigasi emisi karbon. Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut pada 2016.

Selain sektor energi, kesepakatan juga mencakup konservasi hutan dan pengembangan energi rendah karbon. Pertamina menjalin kerja sama dengan Inhutani untuk konservasi hutan Rangkong Basaken, sedangkan PGN bekerja sama dengan Unilever dalam pengembangan biometana.

Di sektor kelistrikan, PLN turut memobilisasi pembiayaan transisi energi senilai 2,94 miliar dolar AS. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,1 miliar dolar AS berasal dari skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

PLN juga menandatangani kontrak jual beli listrik dan surat minat atau letter of intent untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air, surya, dan angin dengan kapasitas sekitar 330 megawatt.

Peluang investasi lainnya dibuka melalui sesi Carbon Project Pitching. Sebanyak 17 pengembang mempresentasikan 30 proyek aksi iklim yang mencakup sektor kehutanan, energi, pertanian, dan pengelolaan sampah. Enam proyek di antaranya berkaitan dengan karbon biru, termasuk empat proyek dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sementara itu, KLH/BPLH telah meluncurkan Indonesia Climate and Carbon Partnership (ICCP) pada 10 November 2026. Platform tersebut dirancang untuk menghubungkan prioritas nasional dengan keahlian, teknologi, dan pembiayaan dari mitra internasional melalui delapan Paket Dukungan Prioritas.

Hingga penutupan COP31, delapan mitra telah memaparkan dukungan mereka, mulai dari dekarbonisasi industri, penguatan registri karbon, hingga pendampingan pelaksanaan Pasal 6 Persetujuan Paris.

Diaz menegaskan, penguatan perdagangan karbon Indonesia harus didukung sistem verifikasi dan tata kelola yang dapat dipercaya pasar internasional.

"Dunia tidak kekurangan kredit karbon. Yang kurang adalah kredit yang berintegritas, memiliki otorisasi, dan disertai corresponding adjustment," tuturnya.

Melalui berbagai kerja sama tersebut, Indonesia berupaya memperluas pembiayaan aksi iklim sekaligus memastikan perdagangan karbon memberikan kontribusi nyata terhadap target penurunan emisi nasional.

SUMBER: ANTARA