BORNEONEWS, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengidentifikasi 191 jenis pekerjaan hijau atau ramah lingkungan yang berpotensi dikembangkan di Indonesia. Namun, dari jumlah tersebut, baru 70 jenis pekerjaan yang memiliki standar kompetensi nasional.
Sekretaris Utama KLH Rosa Vivien Ratnawati mengatakan pekerjaan hijau mencakup berbagai bidang, mulai dari auditor karbon, teknisi pemilah sampah, operator pengolahan sampah menjadi energi, pekerja kehutanan sosial, hingga tenaga restorasi lahan gambut.
Hal tersebut disampaikan Rosa dalam forum bertajuk Building a Future-Ready Green Workforce in Indonesia: Strengthening Skills and Capacity for High Demand Green Sectors di sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di Antalya, Turki, Rabu, 18 November 2026.
Menurutnya, upaya menghadapi perubahan iklim turut mendorong perubahan struktur industri dan menciptakan kebutuhan terhadap jenis pekerjaan baru. Peralihan dari teknologi beremisi tinggi menuju sistem rendah karbon membuat tenaga kerja perlu menyesuaikan keterampilan.
"Jutaan pekerjaan harus menghadapi pergeseran teknologi yang mendalam, beralih dari operasi konvensional yang intensif karbon, ke sistem yang bersih, sirkular, dan rendah emisi," kata Rosa.
Dari 191 jenis pekerjaan hijau yang telah diidentifikasi, sebanyak 70 pekerjaan sudah memiliki standar kompetensi nasional. Sementara itu, standar kompetensi untuk 121 jenis pekerjaan lainnya masih perlu dikembangkan.
Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia menargetkan penciptaan 15,3 juta pekerjaan hijau hingga 2045.
Rosa menjelaskan, pekerjaan hijau tidak hanya terbatas pada profesi baru di sektor energi baru terbarukan, pengelolaan limbah, dan restorasi ekosistem. Aspek kelayakan kerja juga harus menjadi perhatian.
Artinya, pekerjaan tersebut harus menjamin keselamatan pekerja, memberikan sistem pengupahan yang adil, serta membuka kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Oleh karena itu investasi keterampilan kepada para pekerja hijau harus bergerak seiring dengan investasi hijau," ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, pemerintah berencana meluncurkan komitmen bersama pengembangan lapangan kerja hijau. Program tersebut mencakup pengakuan dan sertifikasi pekerja informal, pengurangan kesenjangan kompetensi, serta penyediaan pelatihan sesuai kebutuhan industri.
Pemerintah juga akan memperkuat integritas pasar karbon melalui penambahan verifikator terakreditasi, sekaligus mendorong pembiayaan campuran dan keterlibatan perempuan, pemuda, serta penyandang disabilitas.
Program tersebut dijadwalkan diluncurkan pada awal 2027 melalui forum konsolidasi pekerjaan hijau yang melibatkan sekitar 1.500 pemangku kepentingan.
Peluncuran itu juga akan disertai portal digital pekerjaan hijau nasional serta kelas pelatihan perdana untuk bidang analisis karbon dan operator pengolahan limbah menjadi energi, kata Rosa.
SUMBER: ANTARA









