JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menegaskan bahwa pembentukan Unit Dukungan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) merupakan titik tolak yang signifikan dalam kerjasama perdagangan terbesar ini. Para menteri dari negara-negara anggota RCEP menyambut baik didirikannya unit dukungan ini, beserta empat pertemuan komite dan satu pertemuan sub-komite di bawah naungan RCEP Joint Committee (RJC) yang berlangsung dalam Pertemuan Menteri RCEP ke-3 di Vientiane, Laos, pada hari Minggu. Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Negosiasi Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono, yang memimpin pertemuan tersebut, menjelaskan bahwa unit dukungan ini direncanakan akan memulai operasionalnya paling cepat pada tahun 2024. "Dukungan unit ini akan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa implementasi Perjanjian RCEP berjalan secara efisien dan efektif, sehingga mampu berkontribusi pada integrasi ekonomi di kawasan secara keseluruhan," ujarnya. Witjaksono juga memperkenalkan Taufiq Arfi Wargadalam, perwakilan dari Kementerian Perdagangan Indonesia, yang terpilih sebagai direktur eksekutif untuk Unit Dukungan RCEP. Dalam Pertemuan Menteri RCEP yang ke-3, Direktur Negosiasi ASEAN di Kementerian Perdagangan, Dina Kurniasari, yang juga menjabat sebagai ketua RJC, melaporkan kepada para menteri mengenai kemajuan dan pencapaian dalam pelaksanaan RCEP. Salah satu pencapaian yang sangat signifikan adalah Dokumen Prosedur Akses RCEP, yang telah dibahas selama dua tahun terakhir. Kurniasari juga melaporkan beberapa isu yang memerlukan arahan lebih lanjut dari para menteri. Para menteri RCEP menyambut baik dokumen yang berfungsi sebagai acuan untuk memperluas anggota RCEP. "Adopsi Dokumen Prosedur Akses ini adalah bukti komitmen dari negara-negara anggota RCEP terhadap keterbukaan dan inklusivitas RCEP. Keterbukaan dan inklusivitas RCEP semakin memperkuat dan memperluas rantai pasokan regional global serta membuka peluang untuk kerjasama ekonomi yang lebih luas," tutup Witjaksono. ANTARA