JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Ketua Tugas Gabungan yang dipimpin oleh Presiden terpilih, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk membangun 15 juta rumah selama periode kepemimpinannya yang berlangsung lima tahun. Target yang ditetapkan adalah pembangunan tiga juta rumah setiap tahunnya. Djojohadikusumo menekankan pentingnya komitmen ini, dengan menyatakan, "Kami tidak hanya ingin membangun tiga juta rumah dalam satu periode pemerintahan, tetapi kami bertekad untuk mengerjakan tiga juta rumah setiap tahun." Pernyataan ini disampaikan oleh Djojohadikusumo pada sebuah acara yang diadakan pada hari Kamis. Program pembangunan rumah tersebut termasuk di dalamnya satu juta unit apartemen yang akan dibangun di area perkotaan dan dua juta rumah di wilayah pedesaan setiap tahun. "Target yang kami tetapkan adalah satu juta unit apartemen di kawasan perkotaan dan dua juta rumah di desa-desa setiap tahunnya," tambahnya. Ia juga mengisyaratkan bahwa pembangunan dua juta rumah di daerah perdesaan tidak hanya akan memenuhi kebutuhan perumahan, tetapi juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian di wilayah pedesaan. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, telah menyatakan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah yang diinisiasi oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, program ini merupakan langkah strategis untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini diperkirakan mencapai 12,7 juta rumah. Prabowo juga telah menjanjikan pembangunan tiga juta rumah setiap tahun, yang mencakup satu juta rumah di desa, perkotaan, dan daerah pesisir masing-masing. Inisiatif ini merupakan bagian dari strategi utama pemerintah yang dikenal sebagai *National Transformation Strategy*. Selama ini, pemerintah telah meluncurkan berbagai program perumahan yang ditujukan untuk memberikan bantuan finansial, khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah, agar mereka dapat memiliki rumah. Meskipun demikian, tantangan yang dihadapi tetap signifikan, yakni adanya backlog sebanyak 12,7 juta rumah. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh meningkatnya harga tanah yang membuat lahan untuk pembangunan perumahan semakin terbatas. Saat ini, pemerintah juga telah menawarkan rumah bersubsidi yang dapat diakses melalui skema kredit pemilikan rumah (*KPR*). Program ini diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki hunian yang layak. ANTARA