BORNEONEWS, Palangka Raya - Pj Wali Kota Palangka Raya, Akhmad Husain, menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Menurutnya, kebijakan yang baik harus dimulai dari bawah, artinya pemerintah daerah harus menyesuaikan arah kebijakannya dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak boleh bekerja sendiri dalam merumuskan kebijakan sehingga kebijakan yang dibentuk tepat sasaran.

“Masyarakat adalah subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, suara mereka harus didengar dan diakomodasi,” katanya, Senin, 30 Desember 2024.

Lebih lanjut, Husain menjelaskan bahwa dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif.

“Ketika masyarakat merasa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan mereka, maka akan muncul rasa memiliki dan partisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan tersebut,” imbuhnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kota Palangka Raya telah melakukan berbagai upaya, seperti menggelar forum konsultasi publik, survei, dan membuka saluran pengaduan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Husain berharap dengan pendekatan partisipatif ini, kualitas pelayanan publik di Kota Palangka Raya dapat terus ditingkatkan. (HENDRI/j)