BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemko Palangka Raya melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai bergerak cepat mematangkan persiapan menghadapi potensi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Langkah antisipatif ini diambil menyusul adanya prediksi dari instansi terkait bahwa musim kemarau pada tahun 2026 akan tiba lebih awal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai bentuk keseriusan dalam penanganan bencana tahunan tersebut, Pemko telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas instansi.

Pertemuan strategis ini difokuskan pada pembahasan teknis serta penguatan sinergi antarlembaga guna menekan risiko titik api di wilayah ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.

Agenda utama dalam rakor tersebut adalah membahas rencana penetapan status siaga darurat Karhutla.

Status ini dinilai penting sebagai payung hukum dalam pengerahan personel, pengalokasian anggaran darurat, serta pengaktifan posko-posko pantau di sejumlah titik rawan kebakaran yang tersebar di wilayah pinggiran kota.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPBD Kota Palangka Raya, Hendrikus Satriya Budi, menegaskan bahwa rapat tersebut melibatkan berbagai instansi teknis, termasuk unsur TNI dan Polri.

Keterlibatan aparat keamanan dianggap krusial, baik dalam melakukan patroli terpadu di lapangan maupun dalam melakukan sosialisasi pencegahan pembakaran lahan kepada masyarakat luas.

"Secara umum, Pemerintah Kota Palangka Raya sudah sangat siap dalam menghadapi potensi Karhutla tahun ini. Koordinasi antar-lini terus kita perkuat agar jika terjadi kemunculan titik api, tim di lapangan dapat merespons dengan cepat dan tepat sasaran," katanya, Selasa, 21 April 2026.

Lebih lanjut, Hendrikus menjelaskan bahwa hasil dari koordinasi lintas sektor ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan daerah.

Saat ini, pihaknya tengah menunggu keputusan resmi dari Wali Kota Palangka Raya terkait penetapan status siaga agar seluruh perangkat daerah dapat segera bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. (HENDRI/R)