BORNEONEWS, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk digitalisasi sistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat menyampaikan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.

"Pemerintah Provinsi terus memperkuat ketahanan fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," kata Edy Pratowo seperti dikutip Borneonews pada Selasa, 7 Juli 2026.

Hal itu ditunjang dengan digitalisasi sistem perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, efisiensi belanja, serta penyusunan perencanaan pendapatan yang lebih akurat dan realistis.

Menurutnya, penguatan ketahanan fiskal menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam kesempatan tersebut, Edy juga menyampaikan bahwa keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 12 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang berkualitas. (HERMAWAN DP/j)