BORNEONEWS, Sampit - Forum Asosiasi Jasa Konstruksi (Forjasi) Kotawaringin Timur akan menyurati DPRD setempat meminta hearing soal lelang proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kabupaten ini.

"Rencananya kami mau melakukan demo, namun karena surat pemberitahuannya dadakan dilayangkan oleh kordinator aksi itu ditunda pekan depan," kata Ketua Forjasi Kotim, M Gumarang, Kamis (6/7/2017).

Menurut Gumarang, langkah awal yang dilakukan yakni melayangkan surat ke DPRD Kotim untuk melakukan hearing dengan memanggil pihak-pihak terkait, mulai dari pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP), pihak perusahaan yang merasa dirugikan, serta Dinas PUPR.

Agar, imbuh dia, masalah ini bisa dibuka ke publik, sehingga ada tranparansi dalam hal pelelangan proyek, serta membuktikan anggapan kalau dalam lelang proyek selama ini tidak ada unsur intervensi.

"Kami meminta DPRD bisa nanti menindaklanjuti keinginan kami ini, setelah hearing nanti sambil jalan aksi demo tetap akan kami lakukan," kata Gumarang.

Gumarang tidak ingin, lelang proyek hanya sekadar syaratnya saja, namun siapa pemenanganya sudah diatur, alhasil kontraktor yang sudah menang dikalahkan lagi dengan berbagai macam pertimbangan yang dianggap tidak masuk akal. (NACO/B-5)