Anggota DPRD Kalteng: Jalan Pangkalan Bun - Kolam Perlu Segera Ditangani Sebelum Rusak Parah
Awalnya memang penanganan kewenangan kabupaten, tapi Dinas PUPR Kalteng sudah menandatangani surat pelimpahan penanganan yang menjadi kewabijaban provinsi
Awalnya memang penanganan kewenangan kabupaten, tapi Dinas PUPR Kalteng sudah menandatangani surat pelimpahan penanganan yang menjadi kewabijaban provinsi
Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menekankan para CPNS yang telah menerima SK tersebut agar bisa menyesuaikan diri pada saat bertugas di instansinya masing-masing.
Wakil Gubernur Kalteng, Habib Ismail Bin Yahya mengatakan, Perda penyelenggaraan administrasi kependudukan yang telah diajukan ke DPRD Kalteng untuk di Purnakan merupakan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Kalteng dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
Bencana banjir yang menimpa Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat ini menggugah hati masyarakat maupun kalangan pejabat yang ada di Kalteng.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalteng yang membidangi infrastruktur dan prasarana, Tomy Irawan Diran, mengungkapkan Komisi IV DPRD dalam waktu dekat akan meninjau proyek multiyear yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Kalteng.
Dengan sering terjadinya konflik maupun terbenturnya dengan hukum Negara permasalahan masyarakat hukum adat yang kerap terjadi, menjadi perhatian Bapemperda DPRD Kalteng.
Serda Anang menuturkan musyawarah tingkat kelurahan dalam pengembangan infrastuktur pembangunan dan sarana jalan di Kelurahan Kampuri sangatlah penting
Raperda inj?ada baiknya segera diselesaikan, sehingga untuk kedepannya bisa memberikan kepastian hukum bagi semua pihak
Adanya musibah banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan (Kalsel) membuat beberapa daerah yang ada khususnya Pemprov Kalteng turut mengirimkan bantuan untuk membantu korban mengalami musibah tersebut.
Dengan adanya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng (AMPKT) perihal menolak pemekaran wilayah Kotawaringin menjadi Provinsi didepan gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalteng Senin, 18 Januari 2021. Tentu hal tersebut menyita perhatian banyak kalangan.
Musibah banjir yang menimpa Provinsi Kalsel saat ini hampir terjadi di seluruh kabupaten yang ada didaerah setempat. Hal tersebut membuat semua kalangan menjadi prihatin.
Ketua DPRD Kalteng, Wiyatno mengatakan kewenangan ataupun keputusan terkait pemekaran suatu wilayah berada di tangan pemerintah pusat.
Aspirasi pengajuan daerah otonomi baru (DOB) Kotawaringin sudah disampaikan ke DPRD Kalteng setahun yang lalu
Penolakan dan desakan itu dilakukan sebagai bentuk kuatnya kerawanan konflik kecemburuan sosial dan penggerusan budaya yang terus menerus terjadi secara berkelanjutan
Aspirasi ini nantinya akan?pelajari serta sampaikan kepada semua anggota dewan Kalteng yang berjumlah 47 orang
Wacana pemekaran Provinsi Kotawaringin mendapat penolakan dari sejumlah elemen. Hal itu ditandai dengan unjuk rasa penolakan yang digelar Aliansi Masyarakat Peduli Kalteng (AMPK) di depan DPRD Kalteng, Senin, 18 Januari 2021.
Demi upaya mencegah potensi bencama alam seperti banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, dan tanah longsong di wilayah Kalteng, Pemprov ingatkan Pemkab setempat agar selalu waspada.
Sektor atau bidang Kesehatan merupakan salah satu yang turut menjadi perhatian dari kalangan anggota DPRD Kalteng di setiap wilayah yang ada di daerah setempat.
Plt Kepala BPBPK Kalteng, H Darliansjah mengungkapkan pada rapat koordinasi dalam menghadapi ancaman bencana alam di Kalteng yang dilaksanakan kemarin telah menghasilkan beberapa poin penting.
Hadirnya vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Indonesia, membuat banyak pertanyaan yang beredar ditengah masyarakat mengenai efektivitas vaksin tersebut.