Dinas TPHP Kalteng Jalin Koordinasi Bersama Perusahaan Pupuk Indonesia
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng menjalin kerjasama dengan perusahaan Pupuk Indonesia.
Koresponden
Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan (TPHP) Kalteng menjalin kerjasama dengan perusahaan Pupuk Indonesia.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi mengakui sektor kearsipan masih belum dioptimalkan.
Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (KSDM) Suhaemi mengingatkan kaidah dan standar kearsipan.
Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Arsip Nasional RI Desi Pratiwi mengingatkan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kearsipan secara berkesinambungan.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalteng mengajak masyarakat bersama sama membangun daerah/?
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalteng menelurkan program Lewu Pancasila Berkah.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo menekankan empat poin penting dalam langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Edy Pratowo mengingatkan langkah pemberantasan korupsi wajid dilakukan secara berkelanjutan.
Dia menjelaskan P3PD melalui programnya berfokus pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintahan desa.
Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan korupsi daerah yang dilaporkan melalui MCP yang dapat diakses melalui?JAGA.ID.
Mereka terdiri dari 76 orang perwira POLRI, 19 orang dari TNI dan selebihnya dari Kemenkum HAM dan Kejaksaan.
Edy menilai suksesnya Pesta Demokrasi tersebut, merupakan tanggung jawab bersama karena Pilkada ini sangat krusial bagi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah.
Dia menilai tema PKDN Sespimti sangat relevan dengan kondisi faktual saat ini dengan pesta demokrasi yang masih akan terus berjalan.
Proses pengadaan barang jasa?perlu?berjalan dengan cepat, mudah, tidak berbelit-belit, serta mudah di kontrol dan mudah diawasi.
Edy menyampaikan?reformasi birokrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa diukur berdasarkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa.
MCP?menjadj?salah satu tolok ukur bagi KPK-RI dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi?dengan 8?area intervensi
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bahtiar Ujang Purnama tekankan dua strategi KPK dalam menekan Korupsi.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mengkalaim telah melakukan berbagai langkah pencegahan dan penanggulangan korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengapresiasi capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kalteng.