Kepramukaan Diperkuat sebagai Ekstrakurikuler di Sekolah
Ia berharap Raperda Kepramukaan dapat segera diselesaikan melalui tahapan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Koresponden
Ia berharap Raperda Kepramukaan dapat segera diselesaikan melalui tahapan fasilitasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Sejumlah perangkat daerah memiliki potensi untuk terlibat dalam pengembangan Saka sesuai dengan bidang tugasnya
Hasil fasilitasi nantinya akan menjadi bahan untuk penyempurnaan Raperda sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya
BORNEONEWS, Palangka Raya – Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan sejumlah kondisi dan keluhan yang dihadapi masyarakat dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada…
Fairid menegaskan, Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dalam menghadapi potensi karhutla, terutama untuk mencegah kebakaran meluas dan berdampak terhadap masyarakat.
Fairid mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo secara langsung memantau perkembangan situasi karhutla di daerah, termasuk kondisi terkini yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat/?
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin berharap penanganan karhutla semakin diperkuat setelah kunjungan Presiden Prabowo agar kabut asap segera berakhir dan kualitas udara kembali membaik.
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo memastikan pengamanan kunjungan Presiden Prabowo Subianto untuk memantau penanganan karhutla di Kalimantan Tengah berjalan aman dan kondusif.
Presiden Prabowo Subianto meminta kebutuhan penanganan karhutla di Kalimantan segera dipenuhi, termasuk dukungan water bombing, sekaligus menegaskan larangan membakar lahan dan hutan.
Presiden Prabowo Subianto mengerahkan sekitar 1.200 prajurit TNI dari Pulau Jawa untuk memperkuat pemadaman dan penanganan karhutla di Kalimantan.
Anggota DPRD Kalteng Faridawaty Darland Atjeh mengingatkan karhutla yang mendekati permukiman dapat mengancam rumah, kesehatan warga hingga jaringan kelistrikan.
DPRD Palangka Raya menilai kepastian alokasi TKD 2027 penting agar penyusunan APBD lebih terukur dan program prioritas masyarakat tidak terganggu.
SP Mamut Menteng menilai kabut asap, pemadaman listrik dan kelangkaan BBM menambah beban perempuan di Kalimantan Tengah serta mendesak pemerintah memberi solusi konkret.
DPR RI menyatakan revisi UU Pemilu sebagai tindak lanjut Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 masih dalam tahap kajian dan belum masuk pembahasan.
DPRD Palangka Raya mengawal perkembangan revisi UU Pemilu dan Putusan MK agar masyarakat memperoleh informasi objektif serta tidak terjebak isu yang simpang siur.
DPRD Palangka Raya meminta normalisasi dan peningkatan sistem drainase diprioritaskan untuk mengurangi genangan, terutama saat intensitas hujan meningkat.
BI Kalteng mendorong UMKM menjadi penggerak ekonomi sekaligus pelestari budaya lokal dengan memperluas akses pasar melalui KKI 2026.
BI Kalteng mendorong UMKM binaan naik kelas melalui digitalisasi, perluasan pasar dan penguatan kapasitas usaha dalam rangkaian KKI 2026.
DPRD Palangka Raya mendorong dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan fiskal dan kebijakan efisiensi anggaran.
Sebanyak 11 UMKM binaan BI Kalteng tampil di KKI 2026. Sejumlah produk lokal bahkan telah menembus pasar Polandia, Belanda, Australia dan Bangladesh.