Koresponden
Anggota DPRD Palangka Raya Hatir Sata Tarigan menilai penyusunan Analisis Standar Belanja 2027 menjadi langkah strategis untuk mewujudkan APBD yang efektif, efisien, dan akuntabel.
Disdik Palangka Raya menegaskan seluruh SMP telah memiliki standar kualitas yang merata. Orang tua diminta tidak terpaku pada anggapan sekolah favorit saat SPMB 2026.
Kami memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
Tim tersebut bertugas memastikan pemenuhan indikator penilaian sekaligus memperkuat langkah pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
KPK mengajak masyarakat aktif mengawasi layanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung Palangka Raya menjadi kota percontohan antikorupsi.
Fairid menegaskan, berbagai penghargaan dan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya antikorupsi
Pemerintah Kota Palangka Raya telah membentuk tim kelompok kerja rencana aksi penilaian Kota Antikorupsi yang melibatkan seluruh perangkat daerah.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi memperkenalkan struktur organisasi, sistem administrasi, dan fungsi DPRD kepada mahasiswa UMPR serta menyinggung pembahasan APBD Perubahan 2026.
Pemko Palangka Raya mengevaluasi efektivitas kebijakan Work From Home (WFH), termasuk potensi penghematan listrik dan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Anggota DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi menegaskan kebijakan efisiensi anggaran harus tetap menjaga kualitas pelayanan publik dan didukung evaluasi berbasis data.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya Hap Baperdu mendukung program DPKP yang membuka peluang magang dan penelitian bagi mahasiswa untuk memperkuat pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Anggota DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi meminta pemerintah daerah mengkaji efektivitas kebijakan WFH, termasuk dampaknya terhadap penggunaan listrik dan efisiensi anggaran.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi menegaskan sistem administrasi yang tertata baik menjadi kunci optimalisasi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi menjelaskan fungsi anggaran DPRD sebagai instrumen pengawasan penggunaan APBD melalui pembahasan KUA-PPAS, APBD, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi menegaskan DPRD dan kepala daerah memiliki kedudukan sejajar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemahaman ini disampaikan kepada mahasiswa UMPR dalam kuliah umum.
Ketua DPRD Palangka Raya Subandi memaparkan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD kepada mahasiswa UMPR guna meningkatkan pemahaman tentang sistem pemerintahan daerah dan demokrasi.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua DPRD Palangka Raya, Subandi, mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai pengingat pentingnya menjaga…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk Alat Penerangan Jalan (APJ) berpotensi…
"Semakin banyak pekerja yang terlindungi, maka semakin kuat pula sistem perlindungan sosial di daerah,"
