Koresponden
Dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan II tahun sidang 2025/2026, Achmad Zaini menegaskan bahwa delapan fraksi DPRD sepakat dan menerima Raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahap berikutnya.
Dalam spanduk tersebut, tercantum nama Andjar Hari Purnomo sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Padahal saat ini jabatan tersebut telah dijabat oleh Riduan.
Pemko dan DPRD Palangka Raya sepakat menindaklanjuti LKPJ 2025. Evaluasi difokuskan pada capaian kinerja dan peningkatan pembangunan daerah.
Anggota DPR RI Bias Layar kunjungi Rutan Kelas IIA Palangka Raya, sosialisasikan KUHP baru dan bertemu mantan Bupati Kapuas dan Kobar.
Bias Layar menegaskan bahwa kualitas pelayanan di rumah tahanan harus terus ditingkatkan, baik dari sisi fasilitas maupun pembinaan. Menurutnya, pendekatan yang humanis dalam sistem pemasyarakatan harus menjadi prioritas utama.
Fraksi PAN menilai bahwa upaya penanggulangan dan mitigasi bencana di daerah perlu diperkuat dan ditingkatkan secara berkelanjutan, khususnya untuk jangka panjang. Hal ini penting agar pemerintah daerah tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki strategi preventif yang matang.
Raperda ini sangat penting sebagai upaya konkret dalam menanggulangi berbagai potensi bencana di Kota Palangka Raya, seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), banjir, serta tanah longsor yang kerap terjadi.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa Raperda tersebut harus disusun secara komprehensif dan terintegrasi dengan arah pembangunan daerah, sehingga tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar mampu diimplementasikan di lapangan.
Rapat tersebut dinyatakan memenuhi kuorum, sehingga sidang dapat dilaksanakan dan terbuka untuk umum.
DPRD Palangka Raya minta pemkot segera kendalikan harga bahan pokok usai Lebaran melalui operasi pasar, distribusi lancar, dan pengawasan penimbunan.
DPRD Palangka Raya dorong peningkatan SDM melalui pelatihan dan vokasi sebagai strategi utama menekan kemiskinan secara berkelanjutan.
DPRD Palangka Raya soroti Raperda Penanggulangan Kemiskinan agar konkret, tepat sasaran, dan mampu menekan angka kemiskinan secara berkelanjutan.
Masyarakat mengaku cukup terbebani dengan harga bawang yang tinggi. Sebagai bahan dapur utama, kenaikan ini langsung berdampak pada pengeluaran harian rumah tangga.
BORNEONEWS, Palangka Raya - Harga emas di Pasar Besar Palangka Raya hari ini, Kamis, 26 Maret 2026, tercatat mengalami kenaikan signifikan. Emas kadar 999 dipatok Rp2.500.000 per gram, sementara emas…
DPRD Palangka Raya minta Raperda Pengurangan Risiko Bencana tidak sekadar formalitas, tetapi fokus pada pencegahan dan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Subandi, secara regulasi, kepala daerah memiliki batas waktu maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk menyampaikan LKPJ kepada DPRD. Dengan demikian, proses yang berjalan saat ini dinilai masih sesuai ketentuan administratif.
Syaufwan juga mengingatkan bahwa LKPJ bukan hanya laporan administratif, tetapi juga menjadi indikator capaian program, penggunaan anggaran, hingga efektivitas kebijakan pemerintah kota selama satu tahun berjalan.?
Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Ir. Soekarno, Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya.
Pantauan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, jumlah anggota dewan yang hadir kurang dari 20 orang, sehingga belum memenuhi syarat minimal untuk memulai rapat paripurna sesuai tata tertib yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dalam memastikan jalannya pemerintahan daerah berjalan optimal
