Bupati Sukamara: Prioritas Renstra Harus Mendukung Visi Misi Kepala Daerah
Prioritas pembangunan Renstra harus mendukung pencapaian visi misi kepala daerah yang tercantun dalam RPJMD
Tulisan Norhasanah
Januari 2019 ada 10 Kasus Demam Berdarah di Sukamara
Dinas kesehatan juga akan kembali melakukan fogging di SP 2 Desa Bukit Sungkai, Kecamatan Balai Riam karena ada beberapa kasus yang terjadi
Pemkab Sukamara Diminta Fokuskan Pembangunan Jalan Skala Prioritas
fokus. Sebab, pelaksanaan terbagi-bagi, sehingga banyak jalan yang tidak selesai pengerjaannya.
Legislator Minta Pemkab Sukamara Jaga Sinergitas
Dengan hubungan yang baik, tujuan bersama pembangunan daerah bisa terwujud dengan lancar.
Kualitas RPJMD Menjadi Dasar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah
Bupati Sukamara, Windu Subagio, mengatakan kualitas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) akan menjadi dasar penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Ini Pesan Bupati Sukamara Terkait Penyusunan RPJMD
RPJMD dan renstra merupakan dokumen penting, sehingga kualitasnya harus terjaga. Dokumen tersebut menjadi alat koordinasi seluruh stakeholder.
Pemkab Sukamara Gelar Musrenbang RPJMD 2018 - 2023
"Harapan saya berhubungan dengan RPJMD ini, dapat mengakomodasi semua kebutuhan pembangunan daerah," kata Bupati Sukamara, Windu Subagio.
Kesadaran Masyarakat Urus Data Kependudukan Masih Kurang
Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sukamarb Gusti Usman Efendi mengatakan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki dan mengurus data kependudukan masih sangat kurang.
KTP Elektronik Belum Diambil di Sukamara Capai Ribuan Keping
Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil-KB) Sukamara Gusti Usman Efendi mengatakan, jumlah KTP el yang belum diambil oleh pemiliknya hingga saat ini mencapai lebih dari 1000 keping.
Tempat MTQ Tingkat Kabupaten Sukamara Mulai Ditata
Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) VIII tingkat Kabupaten Sukamara 2019 yang digelar di Kecamatan Sukamara akan dipusatkan di Taman Kormail, di mana saat ini tempat atau lokasinya sudah mulai ditata.
Penderita Demam Berdarah agar Segera Dapat Penanganan Medis
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi mengingatkan apabila ada warga yang terkena Demam Berdarah Dengue (DBD) segera diberikan penanganan medis.
Masyarakat Sukamara Diimbau Bersihkan Lingkungan Cegah Demam Berdarah
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi mengimbau masyarakat membersihkan lingkungan sebagai upaya pencegahan munculnya Demam Berdarah Dengue (DBD).
Masyarakat Sukamara Diajak Budayakan Semangat Gotong Royong
Sampah yang berserakan atau ditumpuk begitu saja akan menjadi bibit-bibit penyakit, sehingga perlu dibersihkan agar tidak mencemari lingkungan.
Cuaca Tidak Menentu Pengaruhi Peningkatan Kasus DBD
Jumlah penderita DBD selama tahun 2018 mengalami peningkatan signifikan. Dari 2017 hanya 48 orang, meningkat menjadi 130 orang di 2018.
Penderita Demam Berdarah di Sukamara 2018 Naik 100 Persen
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Sukamara menunjukkan jumlah penderita Demam Berdarah Dengue (DBD) selama tahun 2018 meningkat lebih dari 100 persen dibanding tahun sebelumnya.
Nilai Obat-Obatan Kedaluwarsa RSUD Sukamara Capai Ratusan Juta Rupiah
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sukamara, Efelin Sianipar mengatakan, nominal obat-obatan kedaluwarsa yang dimusnahkan mencapai ratusan juta rupiah.
Obat-Obatan Kedaluwarsa RSUD Sukamara Dimusnahkan Pihak Ketiga
"Sesuai aturan lingkungan hidup, obat-obatan tidak boleh dimusnahkan sembarangan. Makanya kita bekerjasama dengan pihak ketiga," kata Direktur RSUD Sukamara, Efelin Sianipar.
RSUD Sukamara Musnahkan Obat-obatan Kedaluwarsa
Ada mekanisme khusus proses pemusnahan obat-obatan kedaluwarsa, sesuai petunjuk dan aturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Penerima Bantuan Perlindungan Sosial Harus Tepat Sasaran
Sesuai aturan, calon pemerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Sukamara harus memenuhi beberapa kriteria.
Wabup Sukamara: Hindari Korupsi, Optimalkan Dukungan Petugas Pengawas
Optimalkan dukungan dari aparat pengawas intern untuk menghindari korupsi, penyalahgunaan anggaran, pemborosan, mark up, dan perbuatan-perbuatan lain.