Gubernur Minta Tiga Instansi Ini Tegas Kepada Perusahaan Nakal
Saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng belum memiliki izin yang lengkap, sehingga harus ditindak
Koresponden
Saat ini masih ada perusahaan yang beroperasi di wilayah Kalteng belum memiliki izin yang lengkap, sehingga harus ditindak
Ada kabar beberapa perusahaan yang tidak mendukung gubernur karena tidak diberi izin operasional
Saat ini sumber daya alam di Kalteng sangat melimpah, namun belum memberikan manfaat kepada masyarakat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kalteng untuk melakukan penggeledahan. Ini terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan empat anggota legsilatif dan tiga karyawan perusahaan swasta.
ASN yang berada di tempat penggeledahan KPK menolak berkomentar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa empat koper besar setelah sekitar empat jam menggeledah kantor Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah.
Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan kepala dinas selalu menolak memberi keterangan kepada awak media.
Diperkirakan ada 10 anggota KPK melakukan penggeledahan dan dibantu puluhan kepolisian untuk hal keamanan.
Masih belum diketahui apa saja isi koper atau barang yang disita oleh lembaga anti rasuah ini. Hingga penggeledahan berlangsung, awak media dilarang masuk atau mencari informasi oleh kepolisian.
Penggeledahan kantor Dinas Perkebunan Kalteng ini dijaga ketat oleh aparat kepolisian, sehingga wartawan hanya bisa melihat dari luar pagar
Gubernur mengimbau Kejati dan Polda Kalteng untuk menangkap pelaku korupsi dan pungli
Ramainya pemberitaan operasi tangkap tangan anggota legislatif asal Kalimantan Tengah (Kalteng) menuai pendapat dan komentar dari berbagai kalangan.
Bupati Barito Selatan (Barsel) Edy Raya Samsuri ingin melakukan perbaikan infrastruktur Bandara Sanggu agar tidak hanya pesawat jenis Susi Air saja yang bisa mendarat, tetap juga pesawat berbobot lebih besar.
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyebut, hingga kini masih banyak Perusahaan Besar Swasta (PBS) belum menjalankan kerjasama plasma sawati untuk rakyat.
Bupati Kabupaten Barito Selatan Edy Raya Samsuri, mengaku ingin bekerja sama dengan perusahaan besar agar bisa meningkatkan sektor ekonomi masyarakat.
Dia memperingatkan ASN Kalteng untuk menyudahi atau tidak terlibat kasus korupsi dan pungutan liar (pungli).
Heriansyah sesama kader partai Gerindra mengaku belum mengetahui secara pasti bagaimana partai menyikapinya.
Pelatihan program KKBPK ini bertujuan untuk pengendalian laju penduduk. Selain itu, pelatihan program KKBPK ini juga kita tujukan untuk mempersiapkan manusia Indonesia berkualitas, sejahtera maju serta mandiri melalui keluarga yang terencana atau keluarga yang direncanakan.
Saat ini permasalahan Punding LH Bangkan menjadi sorotan pengurus DPP Demokrat dan akan segera dilakukan tindakan tegas.
Saat menghadiri dan membuka secara resmi Rapat Koordonasi Pengendalian (Rakordal) program pembangunan di aula Bappedalitbang, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran mengingtakan instansi dan mitra kerja pemerintah untuk menyudahi korupsi dan pungutan liar.