Tag
Pengawas Lembaga Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Kalimantan Tengah, Raden Anggy Priansyah, mengungkapkan bahwa dari sisi aset, BPR dan BPRS mengalami penurunan sebesar Rp270,34 miliar atau minus 11,12 persen secara year-on-year (yoy).
Pada posisi bulan April 2024, kinerja Bank Perekonomian Rakyat atau BPR di Provinsi Kalimantan Tengah, baik konvensional maupun syariah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan posisi bulan April 2023.
Kinerja Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS di Kalimantan Tengah pada bulan Maret 2024 menunjukkan pertumbuhan yang baik dibandingkan dengan posisi Maret 2023.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah atau OJK Kalteng, Otto Fitriandy mengatakan bahwa OJK Kalteng dapat memanfaatkan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 atau POJK 7/2024 untuk memacu perkembangan Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPR Syariah.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa kinerja Bank Perekonomian Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS mengalami pertumbuhan dengan baik.
Otoritas Jasa Keuangan berkomitmen menegakkan integritas sistem keuangan untuk menyehatkan industri perbankan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sesuai undang-undang tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK).
Kepala Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Kalimantan Tengah, Otto Fitriandy mengatakan bahwa kinerja Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah atau BPRS pada bulan Agustus 2023 mengalami pertumbuhan baik.
Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan DPRD menyepakati Raperda Pencabutan Perda nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusda Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Sasame Pangarawah.
Cara ini merupakan salah satu dari kebijakan lanjutan OJK terhadap kebijakan relaksasi untuk BPR dan BPRS
Pemkab Sukamara juga melakukan penyertaan modal kepada PT BPR Arta Sukma (Perseroda) yang dilakukan secara bertahap, dimulai tahun 2018 - 2022, dengan nilai total sebesar Rp 30 miliar
Adapun rincian penyertaan modal tersebut yakni pada 2018 sebesar Rp 3 miliar, tahun 2019 sebesar Rp 7,5 miliar, tahun 2020 sebesar Rp 7,5 miliar, tahun 2021 sebesar Rp 6,5 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp 5,5 miliar.
BPR Sampuraga Cemerlang telah mengantongi izin prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan
BORNEONEWS, Palangka Raya - Riduanto, Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya, mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas peraturan daerah terkait Bank Perkreditan Rakyat yang segera didirikan. Dalam…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Ketua Komisi A DPRD Kota Palangka Raya Riduanto mengatakan, pihaknya saat ini sedang membahas peraturan daerah (perda) tentang Bank Perkreditan Rakyat. Hal ini tentu…
BORNEONEWS, Palangka Raya - DPRD Kota Palangka Raya telah menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota…
BORNEONEWS, Nanga Bulik - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perusahaan perseroan daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sampuraga Cemerlang beserta Raperda penyertaan modalnya dinilai penting…
BORNEONEWS, Kobar - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Lingga Sejahtera sukses meraih Golden Awards enam kali terturut-turut, sejak 2011 dengan predikat sangat bagus atas kinerja keuangan. Penghargaan…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Marunting Sejahtera menerima penghargaan dari Infobank Award dengan predikat sangat bagus selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan daerah…
