Tag
Ina mengatakan?peluang berwirausaha di Kalteng inj masih cukup tinggi, banyak sektor yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan usaha, tidak hanya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) seperti pertanian atau perikanan, tapi juga industri skala kecil di tingkat rumah tangga.
Dikatakannya?apa yang sudah menjadi kebutuhan seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan itu merupakan kewajiban yang harus dapat dipepenuhi.
Oleh karena itu Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengatakan penyandang disabilitas juga harus bisa diperhatikan oleh pihak-pihak terkait termasuk pemerintah, agar tidak membeda-bedakan makhluk ciptaan tuhan yang hidup sama dalam satu negara.
Khususnya di Kalteng sendiri ada begitu banyak jalan yang rusak akibat sering dilintasi kendaran over loading
Selain itu terdapat juga kendala lain seperti biaya pengapuran lahan dan harga pupuk yang mahal karena tidak adanya subsidi juga semakin menambah beban masyarakat.
Menjelang hari besar keagamaan umumnya akan terjadi kenaikan sejumlah bahan pokok dipasaran. Hal ini tidak bisa dipungkiri karena setiap tahun kerap terjadi khususnya di Kalteng.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Kuwu Senilawati mengatakan raperda Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) akan menjadi salah satu atensi pembahasan DPRD Kalteng di tahun 2023 mendatang.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, H Abdul Razak, mengingatkan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota untuk dapat mengecek kesiapan penyedia akses transportasi seperti terminal dan pelabuhan.
Wakil Ketua I DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf mengingatkan pentingnya upaya sinergi antara masyarakat, pemerintah, pihak aparat yang terlibat untuk meminimalisir peredaran narkoba di wilayah setempat.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kalteng, Duwel Rawing mengungkapkan, ada 4 rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan baru termasuk yang akan dibahas DPRD Kalteng pada tahun 2023 mendatang.
Pelaksanaan pembangunan sangat bergantung pada ketersediaan APBD. Tanpa adanya sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan tentu akan menyulitkan daerah dengan APBD yang kecil untuk berkembang.
Menurutnya agar pelayanan dapat berjalan prima maka fasilitas disetiap instansi pemerintahan harus memadai, terlebih saat ini era perkembangan zaman teknologi digitalisasi seluruh instansi dituntut untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.
Dia mengungkapkan khususnya bantuan anggaran untuk organsiasi di?Kalteng ini belum begitu merata, sebab masih banyak yang menerima bantuan sangat minim dari pemda, sehingga hal ini diharapkan bisa menjadi perhatian.
Oleh karena itu diharapkan program tersebut bisa terus berjalan maksimal hingga nanti seiring berjalannya waktu tidak hanya sektor pertanian yang dikembangkan namun juga sektor lainnya seperti perikanan, peternakan, dan pengembangan tanaman hortikultura.
Dari hasil reses pihaknya ke daerah?masih banyak mendapati aspirasi pada sektor pendidikan ini, baik itu harapan peningkatan sarana dan prasarana maupun fasilitas pendidikan serta penambahan tenaga guru.
Anggota DPRD Kalteng, Bryan Iskandar mengatakan pelayanan publik khususnya di wilayah Kalteng perlu dimaksimalkan hingga tingkat paling bawah baik keluarahan maupun kecamatan.
Dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara komisi III dengan Dinkes Kalteng belum lama ini, instansi tersebut mengusulkan anggaran Covid-19 yang masuk dalam RKA APBD Kalteng tahun 2023 yakni mencapai Rp 8 miliar.
Dia mengatakan peningkatan program itu sangat penting untuk dilakukan, mengingat ancaman resesi global diprediksi tidak hanya akan mengakibatkan kelesuan ekonomi, tapi juga dpat menimbulkan krisis pangan
Politisi Partai Gerindra ini menilai, rencana atau aturan baru tersebut berbeda dengan aturan yang ada pada tahun?sebelumnya. Legislatif tidak dilibatkan untuk mengusulkan nama calon PJ Kepala Daerah.
Menurut Freddy, infrastruktur menuju sentra pertanian baik jalan maupun jembatan sangat penting dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas masyarakat petani terutama untuk mengangkut hasil produksi pertanian.
