Galian C di Jalan Jenderal Sudirman Diduga Banyak Tidak Berizin, DPRD Kotim akan Turun Lapangan
Dari kilo meter 9 itu saat ini sudah ada aktivitas pengerukan. Padahal dalam ketentuan daerah itu dilarang sehingga dikatakan zona merah
Tag
Dari kilo meter 9 itu saat ini sudah ada aktivitas pengerukan. Padahal dalam ketentuan daerah itu dilarang sehingga dikatakan zona merah
Karena pelaksanaan pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) mitra kerja tidak bisa ditunda. Apalagi jika dibahas secara online dirasa tidak efektif
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Khozaini meminta agar persaingan politik pada pilkada tahun ini dilakukan secara sehat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Hendra Sia mendorong?agar pemerintah kabupaten cepat tanggap dalam memberikan bantuan bagi masyarakat di daerah terdampak banjir.
Selama menunggu hasil, mereka akan diisolasi, serta dipantau kesehatannya. Dengan harapan hasilnya nati negatif
Khozaini berharap permasalahan ini cepat berlalu, sehingga tidak menggangu aktivitas mereka sebagai wakil rakyat
Hari ini kembali ada peningkatan jumlah positif Covid-1:?yakni 3 orang
Dadang menyebutkan ada juga dari sisi kelayakan tersus yang mereka temui sudah memenuhui standar
Penularan dari hari ke hari cenderung bertambah. Bahkao? Kotim dalam beberapa hari terakhir ini angka?yang terinfeksi terus meningkat
Pendapatan sebelum perubahan Rp 1.833.176.988.300, setelah perubahan Rp 1.846.435.691.974. Bertambah sebesar 0,72 persen
Anggota Komisi I DPRD Kotawaringin Timur, Abdul Kadir menyebutkan kelurahan dan kepala desa seharusnya menjadi tempat pertama untuk penangkal sengketa lahan karena pengadministrasian pertama dilakukan di tingkat itu.
Sekretaris Komisi II DPRD Kotawaringin Timur, Juliansyai? mengingatkan agar Dinas Lingkungan Hidup aktif mengawasi? parbik-pabrik pengolahan kelapa sawit.
Saat ini publik tentunya akan menjadi pengawas bagi kinerja penyelenggara. Maka dari itu jangan sampai? masyarakat beranggapan miring
Pemerintah kabupaten?bisa membangun pabrik sebagai tempat untuk menampung hasil perkebunan warga tersebut
Pengesahan KUPA PPAS ini merupakan hasil pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekda, Halikinnor
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Riskon Fabiansyah meminta penjelasan satuan tugas penanganan Covid-19 setempat, khususnya terkait keterbukaan informasi serta penerapan aturan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur kembali melakukan monitoring terhadap keberadaan kepelabuhan. Kali ini yang mereka datangi 2 terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) milik PT Unggul Lestari dan PT Uni Primacom di daerah Kecamatan Parenggean.??
Anggota Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur, M Kurniawan Anwar mengingatkan perusahaan yang bergerak di bidang kepelabuhanan lebih memerhatikan kesejahteraan pekerjanya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotawaringin Timur, Handoyo J Wibowo mengakui? program legislasi DPRD Kotim 2020 cenderung mengakomodir kepentingan masyarakat dan?tidak?memberangus keberadaan dunia usaha.
Komisi IV DPRD Kotawaringin Timur turun langsung ke lokasi, tempat di mana kapal pengangkut BBM Pertamina menabrak lanting dan perahu mesin warga wilayah Kelurahan Bamaang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotim.