Wakil Ketua DPR Apresiasi Putusan MA Tolak Kasasi Herry Wirawan
Meski demikian, lanjut dia, hukuman tegas tersebut pantas dijatuhkan kepada pelaku keji kekerasan seksual terhadap belasan anak yang melanggar kemanusiaan.
Tag
#Herry Wirawan
Kejagung Hormati Putusan Vonis Mati Herry Wirawan
Putusan tersebut telah mengakomodasi semua tuntutan dan pertimbangan jaksa sehingga Kejagung mengapresiasi tugas-tugas pelaksanaan penuntut umum di daerah.
Pengadilan Tinggi Bandung Kabulkan Vonis Mati Herry Wirawan
Ketua Majelis Hakim PT Bandung Herri Swantoro mengabulkan hukuman tersebut setelah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Bandung, yang menghukum Herry pidana penjara seumur hidup.
KPPPA Hormati Vonis Seumur Hidup Terhadap Herry Wirawan
Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup.?
Hakim Tak Beri Hukuman Kebiri bagi Herry Wirawan
Herry dinyatakan bersalah telah melakukan pemerkosaan terhadap 13 santriwati berdasarkan fakta-fakta persidangan. Dari keterangan santri yang menjadi korban, menurut hakim, Herry pun tidak merasa keberatan atas keterangan para korban itu
Herry Wirawan Pemerkosa 13 Santriwati Dihukum Penjara Seumur Hidup
Majelis hakim berpendapat tidak ada unsur yang dapat meringankan hukuman bagi Herry Wirawan atas apa yang dilakukannya serta dampak yang timbul dan dialami oleh para anak korban.
Jaksa Sebut Herry Wirawan Menyesal Perkosa 13 Santriwati
Selain menyesal, Dodi mengatakan Herry pun meminta meminta majelis hakim mengurangi hukuman dari apa yang dituntut oleh jaksa. Dia mengungkapkan nota pembelaan Herry Wirawan tertulis dalam dua lembar kertas
Komisi III DPR Apresiasi Tuntutan Mati Herry Wirawan
Politikus Partai Gerindra ini berharap tuntutan hukuman mati tidak hanya diperuntukkan bagi "predator" anak, melainkan kasus-kasus hukum lainnya
Komnas HAM Jelaskan Alasan Tolak Kebiri Kimia Terdakwa Herry Wirawan
Komnas HAM mendukung hukuman berat terhadap pelaku, namun tidak dalam bentuk hukuman mati. Pihaknya pun berharap adanya perubahan kebijakan hukum