Tag
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengingatkan pentingnya kedisiplinan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer pada hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran.
Anggota Komisi I DPRD Palangka Raya, Bennie Brian Tonni Embang, mengingatkan pentingnya kedisiplinan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer pada hari pertama masuk kerja pasca libur Lebaran.
Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya bersama DPRD telah bersepakat untuk tidak memberhentikan tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah setempat.
Bupati Barito Timur, Ampera AY Mebas menegaskan bahwa peniadaan Honorer PHL/PHT Pemkab Barito Timur bukan keinginan dirinya. Menurutnya, selain karena masa kontrak mereka sudah berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Pemkab Barito Timur juga menindaklanjuti surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atau Kemenpan-RB terkait honorer.
Dia mengatakan, solusi terutama kepala daerah mampu mengandeng, mengarahkan, meyakinkan para pengusaha dari dalam negeri ataupun luar negeri untuk berkenan terus berinvestasi di daerahnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Palangka Raya, Sabirin Muhtar melalui Sekretarisnya Fauzi Rahman mengatakan, pemerintah daerah telah membentuk tim pemetaan pegawai non ASN.
Ardi salah satu pegawai honorer di salah satu OPD di lingkup Pemkab Kobar mengatakan, dengan adanya aturan dari pusat biasanya diikuti daerah. Maka dirinya hanya bisa pasrah mengikuti aturan pemerintah.
Penghapusan pegawai honorer atau tenaga kontrak di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 hangat diperbincangkan. Pasalnya 1853 pegawai honorer di Kobar bakal berakhir November.
Dia mengatakan?honorer sudah memberikan kontribusi yang begitu besar atas jalannya birokrasi di pemerintah selama ini, sehingga pemerintah perlu menemukan solusi konkrit untuk memperjuangkan nasib honorer.
Sekretaris Komisi A DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha mengapresiasi upaya pemerintah daerah untuk memperjuangkan nasib honorer. Yakni dengan cara mengusulkan jalur afirmasi.
Jalur afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Jalur afirmasi PPPK hanya dapat diikuti oleh pelamar yang memenuhi kriteria.
Meski begitu, pemerintah setempat berkomitmen untuk memprioritaskan ribuan honorer yang terancam kehilangan pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan baru sebagai PPPK hingga menjadi PNS.
Pemerintah kota?berkomitmen untuk memprioritaskan ribuan honorer yang terancam kehilangan pekerjaan itu untuk mendapatkan pekerjaan baru sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hingga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Politisi PAN itu menyarankan pemerintah daerah?juga lebih bersiap terkait persoalan honorer. Pemerintah kata dia, perlu membuat kebijakan strategis untuk mengantisipasi terganggunya layanan publik
Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas mengatakan, pihaknya terus mempertimbangkan pemberdayaan tenaga eks honorer setelah nanti pemerintah menghapus pegawai honorer pada November 2023.
Sekretaris Dinas Pendidikan Barito Timur, Messias B mengatakan honorer yang diperpanjang kontraknya terdiri dari tenaga kependidikan, operator sekolah, petugas perpustakaan dan petugas kebersihan.
Seorang pegawai honorer di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), berinisial AM (28) diringkus jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kotim, karena terekam CCTV mencuri motor.?
Pegawai honorer atau Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada instansi Pemerintah Kota Palangka Raya diminta untuk lebih bersabar karena proses penerbitan SK kerja tahun 2022 masih dalam proses.
Selain itu anggota Polsek Dusun Tengah yang telah mengantongi identitas tersangka langsung bergerak mengamankan tersangka dikediamannya tidak jauh dari rumah korban
Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya, Mukarramah mengusulkan agar guru honorer yang sudah bekerja lebih dari 10 tahun dan berusia lebih dari 35 tahun diprioritaskan menjadi ASN.
