Tag
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), tempat penelitian rawa gambut di Desa Tumbang Nusa dan Desa Tanjung Taruna, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kawasan tanah gambut itu memiliki luasan 5.000 hektare.
Asisten II Setda Kalimantan Tengah (Kalteng) H Nurul Edy membuka rapat koordinasi teknis kehutanan Provinsi Kalteng tahun 2021 di Bahalap Hotel Palangka Raya, Senin, 24 Mei 2021.
Pelanggar peraturan di bidang kehutanan menghadapi sanksi administratif mulai dari pemblokiran rekening hingga penahanan menurut Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rasio Ridho Sani.
?Rumah Akademisi Kehutanan Indonesia atau RAKI menyelenggarakan Webinar Daya Gerak Undang-Undang Cipta Kerja atau UUCK untuk Meningkatkan Bisnis Kehutanan melalui zoom daring pada Sabtu, 5 Desember 2020. Kegiatan ini dipandu oleh Prof Rahmawaty, SHut, MSi, Ph.D, dosen Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara atau USU yang juga koordinator RAKI wilayah Sumatera. Webinar menghadirkan enam narasumber.
Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri membuka Rapat Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu, 12 Agustus 2020.
Wakil Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki Bidang Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto mengatakan bahwa dalam era prinsif pengelolaan hutan lestari atau sustainable forest management saat ini, cara pandang hutan adalah sebagai ekosistem secara utuh yang harus memberikan manfaat atau fungsi ekonomi, ekologi, sosial budaya masyarakat, baik bagi generasi yang sekarang ini maupun generasi mendatang secara berkelanjutan.
Agau Cs yang mengajukan perlawanan kepada PT BSK menghadirkan saksi kembali yakni saksi ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng, Frisno Vera.
Menjelang Pertemuan tingkat Menteri Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) dan ASEAN-Korea, pada Selasa (29/10/2019) malam Wakil Menteri LHK, Alue Dohong mengadakan pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Kehutanan Korea Selatan (Korea Forest Service), Park Chong Ho.
Apel ini untuk meningkatkan konsolidasi para pihak dalam upaya pencegahan Karhutla di wilayah Lehai dan Humbang Raya serta sekitarnya
Untuk menambah kualitas ekonomi masyarakat, pemerintah pusat membuat program perhutanan sosial.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikao hutan seluas 1,5 juta hektarf untuk program perhutanan sosial.
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mencatat alokasi program perhutanan sosial mencapai 1,5 juta hektare.
Pemerintah Pusat menerapkan program menarik agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan dengan mengelola hutan, yakni program Perhutanan Sosial.
Salah satu program unggulan Pemerintah Pusat agar masyarakat bisa meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan adalah Perhutanan Sosial.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur, HM Jhon Krisli mempertanyakan langkah pemerintah baik kabupaten hingga provinsi. untuk merehabilitasi kerusakan hutan khususnya di Kotim.
BORNEONEWS, Kuala Kurun - Masyarakat di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Kahayan Hulu, Kabupaten Gunung Mas (Gumas) diharapkan mampu memanfaatkan potensi jasa lingkungan.…
BORNEONEWS, Palangka Raya – Gubernur Kalimantah Tengah (Kalteng) mendatangi Gedung DPR RI. Dia melaporkan beberapa hal, salah satunya yang krusial yakni masalah perambahan hutan oleh perusahaan…
Menteri Kehutanan Korsel Kim Jaehyu tiba di Pangkalan Bun bersama Duta Besar (Dubes) Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang Beom.
Kedatangan mereka untuk meninjau perusahaan dari Korea Selatan (Korsel) yang menanamkan investasi di Indonesia, khususnya di bidang kehutanan.
Kepala Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Tengah (Kalteng), Sri Suwanto mengajak semua Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) bersemangat, dan mengelola hutan yang menjadi areal KPH dengan hati/
