Tag
Setelah sejumah saksi diperiksa jaksa pada Selasa (13/2/2018) lalu, kini giliran mantan Kepala BPN Kabupaten Kotawaringin Timur yang diperiksa dalam kasus program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) BPN Kabupaten Kotim.
Ada beberapa saksi yang kembali diperiksa dalam kasus dugaan korupsi program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) BPN Kabupaten Kotim di Kejaksaan Negeri Kotim.
Dari beberapa saksi yang telah diperiksa juga akan ada mantan pejabat Kotim yang akan diperiksa mulai besok
Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait program Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur, terus bergulir.
Jelang penetapan tersangka dalam kasus penyidikan dugaan korupsi sengkarut tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), terutama terkait program IP4T, sejumlah saksi terus diperiksa sejak beberapa hari terakhir.
Rekomendasi Plt Asisten Setda Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai bisa dijadikan pintu masuk bagi kejaksaan negeri (Kejari) untuk mengungkap adanya indikasi korupsi pembagunan rujab (rumah jabatan) Bupati Kotim.
Waja Jenan Dulin dan Selot serta dua terdakwa lain yakni Efraim Berkat dan Berry Manjin, dijadikan tersangka oleh Polres Gumas atas kasus korupsi dana hibah dari Pemerintah Provinsi Kalteng untuk pembangunan gedung Stikes Kuala Kurun pada 2015. Kerugian negara sebesar Rp227,506 juta.
Lilis menyebutkan bendahara dan kaur desa untuk turut bertanggungjawab mengembalikan kerugian negara.
Lilis menyandang status sebagai tersangka setelah ditemukannya kerugian negara dalam penggunaan dana desa dan PSKS pada 2013-2015. Berdasarkan hitungan penyidik, ada kerugian negara sekitar Rp 359 juta.
Sebanyak 77 kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat pembekalan penggunaan dana desa dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah
Kasus dugaan korupsi ini menjerat Mantan Kades Tumbang Maya, Lilis, sebagai tersangka.
Dalam kasus korupsi ADD dan DD ini, ada kerugian negara lebih dari Rp 100 juta.
Tiga kasus itu, rinciannya dua perkara ADD dan DD dua desa, kemudian kasus pungutan liar mantan lurah.
BORNEONEWS, Sampit - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kotawaringin Timur (Kotim) Wahyudi sudah memberi sinyal tidak lama lagi pihaknya akan menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kasus tanah…
BORNEONEWS, Sampit - Sejaun ini sejumlah kepala desa (Kades) di Kotawaringin Timur (Kotim) yang terseret kasus penyelewengan anggaran dana desa (ADD) hingga berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekitar pukul 14.15 WIB, Wali Kota Palangka Raya Riban Satia keluar dari ruang Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalteng seusai memberikan…
BORNEONEWS, Palangka Raya - Kurang lebih sembilan jam dimulai sejak pukul 09.00 WIB, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Rojikinnor diperiksa oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)…
BORNEONEWS, Sampit - Tahun 2018 merupakan yang dinanti oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), pasalnya ada gebrakan yang nampaknya bakal mengejutkan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri…
BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Jhon Krisli mengaku prihatin atas banyaknya kepala desa yang terseret kasus tindak pidana korupsi. Maka dari itu dia mendorong agar kades aktif…
BORNEONEWS, Sampit - Ada beberapa alasan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menaikkan sejumlah kasus dari penyelidikan ke penyidikan di awal tahun 2018 mendatang. Salah satu alasannya, karena saat…
