Bupati Barito Utara: Pemkab akan Sajikan Laporan Keuangan yang Lebih Berkualitas
Bupati Barito Utara, H Nadalsyah menegaskan pemkab akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan lebih baik lagi dan semakin berkualitas serta tepat waktu.
Tag
#Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Belanja Kotim Tahun Lalu di Bawah Target
Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor menyampaikan, belanja daerah tahun 2020 yakni ditetapkan hanya sebesar Rp 1? triliun lebih.
Bupati Kotim Serahkan LKPD 2020 ke DPRD
Bupati Kotawaringin Timur, H Halikinnor menyerahkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020 kepada DPRD Kotim pada rapat paripurna, Senin, 21 Juni 2021.
Pemko Palangka Raya Targetkan Raih WTP Tahun ini
Pemko Palangka Raya menargetkan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.
Nadalsyah Harapkan Barito Utara Kembali Raih Opini WTP
Bupati Barito Utara, Nadalsyah mengharapkan pemkab dapat meraih kembali predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2020.
Pemkab Barito Utara Serahkan LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2020
Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited TA 2020, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Dana Banparpol TA 2020, dan Ikhtisar Hasil Pemerintah Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020, Rabu, 31 Maret 2021.
Gubernur Kalteng Hadiri Entry Meeting Pemeriksaan Interim LKPD 2020
Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), Sugianto Sabran?menghadiri entry meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 secara virtual, Senin, 1 Februari 2021.
Pemerintah Kota Palangka Raya Dapat 15 Rekomendasi dari BPK RI
Pemerintah Kota Palangka Raya mendapatkan 15 rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah.
Bupati Nadalsyah Mampu Tingkatkan Prestasi Laporan Keuangan Pemkab Barito Utara
Di bawah kepemimpinan Bupati Nadalsyah, Pemerintah Kabupaten Barito Utara berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
Pemkab Barito Utara Siap Percepat Penyampaian LKPD Unaudited Tahun Anggaran 2019
Bupati Barito Utarb Nadalsyah menegaskan bahwa pemerintah kabupaten siap untuk memperepat penyampaian laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2019.
BPK Telah Periksa LKPD Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2018
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Tahun Anggaran 2018.
Bupati Pulang Pisau Imbau SOPD Proaktif terhadap Audit Menyeluruh LKPD 2018
Dia mengharapkan agar SOPD menugaskan petugas yang berkompeten terutama untuk bagian akuntansi atau keuangan yang ada di masing-masing SOPD.
Sekda Intruksikan Perangkat Daerah Kooperatif Sajikan Data untuk Pemeriksaan BPK
Perangkat daerah diminta kooperatif menyiapkan kelengkapan dan data yang diperlukan untuk pemeriksaan terperinci.
BPK RI Mulai Periksa LKPD Barito Utara 2018
Dalam rapat yang dipimpin Sekda Barito Utara, Jainal Abidin itu, dibahas seputar dimulainya pelaksanaan pemeriksaan terperinci atas yang dilaksanakan selama 30 hari, sejak 28 Maret - 26 April 2019.
Bupati Pulang Pisau Hadiri Penyerahan LKPD Tahun 2018
Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo menghadiri acara penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya, Jumat (29/3/2019).
Pemkab Lamandau Serahkan LKPD Tahun 2018 Kepada BPK
Bupati berharap agar LKPD yang diserahkan dapat memeroleh penilaian yang baik, termasuk dapat mempertahankan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Pemkab Kobar dan Pemkab Kapuas Entitas Tercepat Serahkan LKPD
Berdasarkan informasi dari Humas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalteng, baru pada 5 April mendatang, 12 pemerintah kabupaten/kota yang tersisa akan menyerahkan LKPD kepada BPK RI Perwakilan Kalteng.
Pemkab Kapuas Serahkan LKPD Lebih Cepat, ini Alasannya
BPK RI mengharapkan penyerahan LKPD lebih cepat it bisa dicontoh daerah lainnya di Kalteng.
Pemprov Kalteng Paling Pertama Sampaikan LKPD ke BPK RI
Ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya di Kalteng. Meski sesuai undang-undang ketentuan penyampaian LKPD adalah tiga bulan setelah masa pelaksanaan anggaran tahun berjalan berakhir.
Pemprov Kalteng Serahkan LKPD 2017
Penyerahan dilaksanakan di Aula BPK RI Kalteng Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya, Senin (19/3/2018) siang, pukul 14.30 WIB.